Advertisement
Jokowi Teken PP 23/2020 Program Pemulihan Ekonomi dari Corona
Sejumlah kendaraan melintasi ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Menurut data Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit penurunan lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan jalan tol selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebesar 42% - 60 %. ANTARA FOTO - Fakhri Hermansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah No.23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Aturan tersebut dirancang untuk menyelamatkan badan usaha negara, perbankan, dan dunia usaha.
Beleid yang diteken Jokowi pada 9 Mei 2020 itu, mengatur mekanisme pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dijalankan dengan empat skema, yakni penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan.
Advertisement
Dalam PP itu juga mengatur mengenai siapa saja yang turut terlibat dalam pengambilan keputusan, yakni mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Mereka yang akan merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Covid-19.
BACA JUGA
Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN atau melalui BUMN
yang ditunjuk. Penyertaan itu bisa melalui memperbaiki struktur permodalan BUMN dan anak perusahaan yang terdampak pandemi.
Dalam rangka pelaksanaan program PEN melalui skema penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan serta memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal kerja.
Sementara itu, skema program PEN dalam bentuk investasi akan dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun skema penjaminan bisa dilakukan secara langsung oleh emerintah datau melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk.
Berikut ini aturan lengkap mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Peringatan Gempa Susulan Dikeluarkan Usai Guncangan Jepang
Alasan PBNU Sebut Rapat Pleno di Hotel Sultan Tidak Sah
TNI AL Bangun Jembatan Darurat untuk Korban Banjir Sumbar
Pengungsi Bencana di Sumatera Mulai Berkurang
Advertisement
PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
Majelis Hakim Ditunjuk untuk Kasus Korupsi Chromebook
Kapolres Tuban WT Dicopot, Diduga Tekan Anggota untuk Setoran
22 Korban Kebakaran Ruko Terra Drone Utuh dan Teridentifikasi
Ketegangan KambojaThailand Memanas, Hun Manet Minta Damai
Advertisement
Kemendikdasmen Pastikan Akses Ganti Ijazah bagi Korban Banjir Sumatera
AHY Tekankan Pembangunan Sumatera Harus Lebih Tangguh
BNPB Targetkan Jalur Darat Aceh Pulih Pekan Ini Pascabencana
TNI AD Jalan Kaki Tembus Longsor Salurkan Logistik Sumut
Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Polisi Periksa Pemilik Ruko
Advertisement
Polda Lampung Telusuri Kayu Misterius di Pesisir Barat
Berita Pilihan
- PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
- Gempa 7,6 Hentikan Layanan Tohoku Shinkansen di Jepang
- Bareskrim Telusuri Penyelidikan Kayu Gelondongan Garoga di Sumut
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Cabai Rawit Merah di Jogja Melejit Jelang Nataru
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Dana Desa Tak Cair, Ketahanan Pangan Serut Gunungkidul Terpangkas
- Kantah Jogja Edukasi Antikorupsi dan Digitalisasi Layanan Pertanahan
- Modus Panglong Terbongkar, Penebangan Ilegal Terjadi di Tamiang
- ASN Solo Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Balai Kota
- Pemkot Jogja Larang Acara Besar saat Libur Nataru
Advertisement
Advertisement
