Advertisement
Jokowi Teken PP 23/2020 Program Pemulihan Ekonomi dari Corona
Sejumlah kendaraan melintasi ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Menurut data Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit penurunan lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan jalan tol selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebesar 42% - 60 %. ANTARA FOTO - Fakhri Hermansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah No.23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Aturan tersebut dirancang untuk menyelamatkan badan usaha negara, perbankan, dan dunia usaha.
Beleid yang diteken Jokowi pada 9 Mei 2020 itu, mengatur mekanisme pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dijalankan dengan empat skema, yakni penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan.
Advertisement
Dalam PP itu juga mengatur mengenai siapa saja yang turut terlibat dalam pengambilan keputusan, yakni mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Mereka yang akan merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Covid-19.
BACA JUGA
Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN atau melalui BUMN
yang ditunjuk. Penyertaan itu bisa melalui memperbaiki struktur permodalan BUMN dan anak perusahaan yang terdampak pandemi.
Dalam rangka pelaksanaan program PEN melalui skema penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan serta memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal kerja.
Sementara itu, skema program PEN dalam bentuk investasi akan dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun skema penjaminan bisa dilakukan secara langsung oleh emerintah datau melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk.
Berikut ini aturan lengkap mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ki Anom Suroto Wafat, Maestro Dalang yang Jadi Panutan Generasi Muda
Ammar Zoni Didakwa Edarkan Narkotika di Ruta Salemba
Bareskrim Akan Periksa Lisa Mariana Jumat 24 Oktober 2025
BGN Wajibkan SPPG Masak MBG Pakai Air Galon
Advertisement
BGN Akan Tutup Paksa SPPG Masak Sebelum Jam 12 Malam
KPK Periksa Dirjen PSP Kementan Terkait Korupsi Pengadaan Barang
Kapal Terbakar di Selat Riau, Ini Kondisinya
KPK Kembali Panggil Saksi Kasus Korupsi Bank BJB
Kemenkes Gaza Terima 30 Jenazah Warga Palestina dari Israel
Advertisement
Purbaya Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, Ini Kata Pengamat
BPKN Akan Panggil Produsen Air Minum Kemasan, Ambil dari Sumur Bor
Pemerintah Perluas Akses Kontrasepsi untuk Kendalikan Kelahiran
Purbaya: Penempatan Rp200 Triliun di Himbara Bikin Kredit Tumbuh
Aturan Jual Beli Minyakita Akan Diubah, Ini Penjelasan Kemendag
Advertisement
Banjir, Jalur Pantura Semarang-Demak Macet Parah
Berita Pilihan
Advertisement
Dispar Bantul Alami Kendala Tarik Retribusi di Pos Baru Parangtritis
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Fenomena Parasit Laut Menyerupai Udang di Bantul
- Raisa-Hamish Daud Jadi Sorotan, Isu Rumah Tangga Trending
- PSIM Jogja Libas Dewa United 2-0, Ini Kata van Gastel
- Jonatan Chiestie Melaju ke 16 Besar French Open 2025
- BPBD Gunungkidul Imbau Waspada Bencana di Awal Musim Hujan
- Balon Cuaca Diduga Penyebab Kaca Kokpit United Airlines Pecah
- YouTube Luncurkan Alat Deteksi Deepfake untuk Lindungi Kreator
Advertisement
Advertisement
