Advertisement
Jokowi Teken PP 23/2020 Program Pemulihan Ekonomi dari Corona
Sejumlah kendaraan melintasi ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Menurut data Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit penurunan lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan jalan tol selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebesar 42% - 60 %. ANTARA FOTO - Fakhri Hermansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah No.23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Aturan tersebut dirancang untuk menyelamatkan badan usaha negara, perbankan, dan dunia usaha.
Beleid yang diteken Jokowi pada 9 Mei 2020 itu, mengatur mekanisme pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dijalankan dengan empat skema, yakni penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan.
Advertisement
Dalam PP itu juga mengatur mengenai siapa saja yang turut terlibat dalam pengambilan keputusan, yakni mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Mereka yang akan merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Covid-19.
BACA JUGA
Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN atau melalui BUMN
yang ditunjuk. Penyertaan itu bisa melalui memperbaiki struktur permodalan BUMN dan anak perusahaan yang terdampak pandemi.
Dalam rangka pelaksanaan program PEN melalui skema penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan serta memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal kerja.
Sementara itu, skema program PEN dalam bentuk investasi akan dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun skema penjaminan bisa dilakukan secara langsung oleh emerintah datau melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk.
Berikut ini aturan lengkap mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Dalami Dugaan Suap Sugiri Sancoko Libatkan Kerabat
IKN Dapat Pujian dari Media Asing, Disebut Visioner
Majikan Kejam, Pekerja Migran Indonesia Kabur dari Jendela Lantai 29
Mabes: Polisi Bertugas di Instansi Pusat Tak Lagi Jabat di Internal
Advertisement
Copet Beraksi di Pesta Rakyat, Bupati Tulungagung Evaluasi Keamanan
18 Mahasiswa Unsil Terluka Akibat Gazebo Kampus Ambruk
Retakan 2 Km Hambat Evakuasi Korban Longsor Pandanarum
Mensos Terima Usulan Aktivasi Rekening Bansos Terblokir Judol
8.320 Konten Radikal Ditindak Komdigi Setahun Terakhir
Advertisement
KIP Pertanyakan Arsip Jokowi Dimusnahkan, UGM Juga Disorot
Kuota Haji 2026 Dibagi Pakai Sistem Waiting List
Sopir Mengantuk Diduga Picu Maut di Tol Cipali KM 72
Penumpang LRT Jakarta Tembus 1,1 Juta pada 2025
WNI Korban Pengantin Pesanan di China Akhirnya Dipulangkan
Advertisement
BNPB Jalankan OMC Percepat Penanganan Longsor Cilacap
Berita Pilihan
Advertisement
Beasiswa Sleman Pintar Terbukti Efektif, Lulusan Cepat Terserap Kerja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Cek Jadwal dan Tarif DAMRI JogjaSemarang PP Selasa 18 November
- AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
- Agenda Budaya & Komunitas Jogja November 2025
- AI Picu Skandal Ujian Massal di Kampus Elit Korea Selatan
- Dukung Putin, Fred Durst Bikin Estonia Coret Konser Limp Bizkit
- Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24, 18 Nov 2025
- Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
Advertisement
Advertisement
