Advertisement
Pemerintah Tolak Pemulangan Eks ISIS, Peneliti: Waspada Aksi Balas Dendam
Bendera ISIS. - REUTERS/Ali Hashisho
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Usai menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selsa (11/2/2020), Pemerintah telah menyatakan menolak eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan.
Peneliti terorisme Ridlwan Habib menilai, keputusan pemerintah tersebut sudah tepat lantaran mempertimbangkan rasa aman sekitar 260 juta WNI di Indonesia. "Keputusan itu sudah tepat. Sebab Indonesia belum siap jika harus memulangkan eks ISIS, sangat berbahaya," ujarnya kepada Okezone, Jumat (14/2/2020).
Advertisement
Ridlwan meminta pemerintah dan aparat keamanan harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya aksi balas dendam oleh simpatisan ISIS di dalam negeri. "Polri dan komunitas intelijen harus waspada jika keputusan itu menimbulkan keinginan balas dendam. Misalnya dengan melakukan penyerangan pada kantor pemerintah karena jengkel teman mereka tidak dipulangkan," ujar Ridlwan.
Ridlwan menegaskan, bahwa saat ini jejaring ISIS masih ada di Indonesia. "Sel-sel tidurnya masih banyak," tambahnya.
BACA JUGA
Ia pun mengingatkan, pemerintah lantaran eks ISIS tersebut juga berpotensi bisa kembali ke Tanah Air karena bila kamp pengungsian di Suriah dibubarkan oleh pihak otoritas Kurdi.
"Waspadai pintu pintu masuk imigrasi kita. Terutama jalan-jalan tikus, karena kalau bisa merembes masuk tanpa diketahui, akan sangat berbahaya," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tragedi Kereta Api Spanyol, Korban Tewas di Andalusia Capai 42 Orang
BMKG Tetapkan Zona Merah Selatan NTB, Gelombang 6 Meter Mengancam
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Rawit Merah Rp48.600 per Kg
Basarnas Evakuasi Jenazah Korban Pesawat ATR 42-500 di Jurang Maros
Advertisement
BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
Kasus Pati, KPK Cium Indikasi Jual Beli Jabatan Lebih Luas
4 Kasus Teror Hiu dalam 48 Jam di Australia, Warga Diminta Jauhi Laut
KAI Batalkan Sejumlah KA Selama Pemulihan Jalur Pascabanjir
Gerindra Hormati OTT KPK terhadap Bupati Pati, Tunggu Fakta Hukum
Advertisement
KPK Tahan Bupati Pati dan Tiga Kades, Kasus Pemerasan Jabatan
BGN: Program MBG Bikin Siswa Lebih Bugar dan Aktif Belajar
Basarnas Pastikan Data Smartwatch Kopilot ATR Rekaman Lama
BSSN Klaim Deteksi Serangan Siber Nasional Tercapai dalam Milidetik
Perpres Ojol Masih Digodok, Cari Titik Adil PengemudiAplikator
Advertisement
Banjir Pantura Hambat KA Pandalungan, Tiba di Jember Molor 76 Menit
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Perajin Bambu Cebongan Sleman Bertahan di Tengah Perubahan Zaman
- DP3 Sleman Salurkan Modal untuk 24 Kelompok Ternak, Ini Daftarnya
- Ahli Gizi Ungkap Waktu Terbaik Konsumsi Kurma untuk Energi
- KPK Ungkap Barang Bukti Miliaran dari OTT Bupati Pati
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
- Pencarian ATR di Bulusaraung Masuk Hari Keempat, SAR Pecah Tim
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
Advertisement
Advertisement
