Advertisement
Pemerintah Tolak Pemulangan Eks ISIS, Peneliti: Waspada Aksi Balas Dendam
Bendera ISIS. - REUTERS/Ali Hashisho
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Usai menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selsa (11/2/2020), Pemerintah telah menyatakan menolak eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan.
Peneliti terorisme Ridlwan Habib menilai, keputusan pemerintah tersebut sudah tepat lantaran mempertimbangkan rasa aman sekitar 260 juta WNI di Indonesia. "Keputusan itu sudah tepat. Sebab Indonesia belum siap jika harus memulangkan eks ISIS, sangat berbahaya," ujarnya kepada Okezone, Jumat (14/2/2020).
Advertisement
Ridlwan meminta pemerintah dan aparat keamanan harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya aksi balas dendam oleh simpatisan ISIS di dalam negeri. "Polri dan komunitas intelijen harus waspada jika keputusan itu menimbulkan keinginan balas dendam. Misalnya dengan melakukan penyerangan pada kantor pemerintah karena jengkel teman mereka tidak dipulangkan," ujar Ridlwan.
Ridlwan menegaskan, bahwa saat ini jejaring ISIS masih ada di Indonesia. "Sel-sel tidurnya masih banyak," tambahnya.
BACA JUGA
Ia pun mengingatkan, pemerintah lantaran eks ISIS tersebut juga berpotensi bisa kembali ke Tanah Air karena bila kamp pengungsian di Suriah dibubarkan oleh pihak otoritas Kurdi.
"Waspadai pintu pintu masuk imigrasi kita. Terutama jalan-jalan tikus, karena kalau bisa merembes masuk tanpa diketahui, akan sangat berbahaya," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Longsor Proyek PLTA Upper Cisokan, BPBD Pastikan Nihil Korban
Longsor Pacitan Rusak 4 Rumah, Kerugian Belasan Juta
Waspada! Undangan Bimtek BGN 2026 Ternyata Hoaks
Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
Advertisement
Tujuh Penambang Emas Ilegal di Jambi Ditangkap Polisi
Pesawat Cessna Jatuh di Texas, 5 Orang Tewas
IKA FK Unsri Kawal Kasus Dokter Internship Meninggal, Ini Alasannya
Kebijakan Baru Prabowo di Hari Buruh, Dari Desa hingga Driver Online
Balita Tewas Diduga Jatuh dari Lantai 3 RS di Madiun, Polisi Selidiki
Advertisement
DPR Siapkan Command Center untuk Konflik Agraria, Ini Tujuannya
Jamaah Haji RI Mulai Umrah Wajib di Masjidil Haram
DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
Haji 2026: Lansia dan Difabel Dapat Kursi Bisnis
350 Ribu Paket Sembako Dibagikan Saat May Day 2026
Advertisement
Daftar Empat Kebijakan Baru untuk Buruh yang Diumumkan Hari Ini
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- Mobil Tertabrak Kereta di Grobogan, 4 Tewas Termasuk Anak Balita
- Aksi Celurit Berujung Kecelakaan di Moyudan, Satu Remaja Diamankan
- Aksi May Day di Jogja Dibatasi, Massa Tak Bisa ke Titik Nol
- IKA FK Unsri Kawal Kasus Dokter Internship Meninggal, Ini Alasannya
- DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
- May Day Sleman Meriah, Ada Cukur Gratis untuk Pekerja
- Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
Advertisement
Advertisement
