Advertisement
Pemerintah Tolak Pemulangan Eks ISIS, Peneliti: Waspada Aksi Balas Dendam
Bendera ISIS. - REUTERS/Ali Hashisho
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Usai menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selsa (11/2/2020), Pemerintah telah menyatakan menolak eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan.
Peneliti terorisme Ridlwan Habib menilai, keputusan pemerintah tersebut sudah tepat lantaran mempertimbangkan rasa aman sekitar 260 juta WNI di Indonesia. "Keputusan itu sudah tepat. Sebab Indonesia belum siap jika harus memulangkan eks ISIS, sangat berbahaya," ujarnya kepada Okezone, Jumat (14/2/2020).
Advertisement
Ridlwan meminta pemerintah dan aparat keamanan harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya aksi balas dendam oleh simpatisan ISIS di dalam negeri. "Polri dan komunitas intelijen harus waspada jika keputusan itu menimbulkan keinginan balas dendam. Misalnya dengan melakukan penyerangan pada kantor pemerintah karena jengkel teman mereka tidak dipulangkan," ujar Ridlwan.
Ridlwan menegaskan, bahwa saat ini jejaring ISIS masih ada di Indonesia. "Sel-sel tidurnya masih banyak," tambahnya.
BACA JUGA
Ia pun mengingatkan, pemerintah lantaran eks ISIS tersebut juga berpotensi bisa kembali ke Tanah Air karena bila kamp pengungsian di Suriah dibubarkan oleh pihak otoritas Kurdi.
"Waspadai pintu pintu masuk imigrasi kita. Terutama jalan-jalan tikus, karena kalau bisa merembes masuk tanpa diketahui, akan sangat berbahaya," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perjalanan Hidup Brigjen Hendra Kurniawan dan Kasus Hukumnya
Kasus Suap RSUD Ponorogo, KPK Temukan Mobil Mewah dr Yunus
Marcos Jr Janji Penjarakan Koruptor Proyek Banjir Sebelum Natal
Baku Tembak Kamboja-Thailand di Perbatasan Tewaskan 1 Orang
Advertisement
Korea Selatan Hentikan Penerbangan demi Ujian Suneung
Roy Suryo Diperiksa 9 Jam, Diperbolehkan Pulang Polisi
Shutdown AS Usai, Demokrat Dituding Kalah dalam Strategi Politik
107 WNI Tersangka Online Scam di Kamboja dalam Kondisi Aman
Dewan Pers: Konten Medsos Media Massa Bukan Ranah UU ITE
Advertisement
UU Baru Akhiri Krisis Shutdown Terpanjang di AS
LMKN Diusulkan Dibiayai Negara untuk Perkuat Transparansi
DPR Bentuk Panja Awasi Air Minum dalam Kemasan
Kasus CSR BI-OJK, Dua Tenaga Ahli DPR Diperiksa KPK
BGN Tegaskan Tak Ada Masalah Gaji SPPI Kelompok III
Advertisement
Polisi Gadungan Buat ID Palsu di Pramuka, Kini Dibekuk
Berita Pilihan
Advertisement
JCW Soroti Alih Fungsi Lahan Pertanian di Seyegan Sleman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sambut HUT 64, Bank BPD DIY Pererat Silaturahmi dengan Purnabakti
- Perwakilan Astra Motor DIY Melaju Tahap 2 Guru Inspiratif Astra Honda
- Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di DIY Tiga Hari ke Depan
- Bea Cukai Yogyakarta dan Magelang Lakukan Pemusnahan Serentak
- Polisi Temukan Siswi SMA Tangerang Hilang Selama Sepekan
- Reforma Agraria Buka Akses Warga Desa Nunuk Baru Jalankan Usaha Ternak
- OJK DIY: Aset Perbankan Capai Rp114 Triliun, Risiko Kredit Turun
Advertisement
Advertisement
