Advertisement
Ma'ruf Amin Minta China Terbuka Soal Muslim Uighur

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah China membuka akses informasi tentang konflik kemanusiaan yang menimpa muslim Uighur di kawasan Xinjiang, China.
"Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk (Pemerintah) China. China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tapi semacam pelatihan. Maka kita minta nanti lebih terbuka," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Advertisement
Wapres juga menegaskan sikap Pemerintah Indonesia untuk menjunjung prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap etnis Muslim Uighur yang diduga mendapat perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah China.
"Pemerintah (Indonesia) konsisten soal perlindungan hak asasi manusia. Kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan mengajak Pemerintah China untuk melindungi hak asasi manusia," ucapnya menegaskan.
Sementara itu terkait dugaan adanya ormas Islam Indonesia yang "dibujuk" Pemerintah China untuk tidak terlalu kritis menyikapi konflik Uighur, Ma'ruf Amin mengatakan tudingan tersebut telah dibantah oleh ormas-ormas Islam.
"Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing ormas, bahwa itu tidak benar. Saya kira yang membantah ormas Islam saja," ujarnya.
Media asal Amerika Serikat, The Wall Street Journal (WSJ), merilis sebuah artikel investigatif yang menyebut belasan tokoh Islam Indonesia mendapat "endorsement" dari Pemerintah China supaya pemberitaan mengenai konflik antara Muslim Uighur dan Pemerintah China lebih lembut.
Dalam artikel berjudul "How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps" itu, WSJ mengulas bahwa sejumlah pimpinan ormas Islam dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meredakan kecaman mereka terhadap dugaan penindasan Muslim Uighur oleh Pemerintah China.
"Indonesia berada di garis terdepan dari upaya China untuk membentuk opini publik. Selama berbulan-bulan, China telah berupaya membujuk para ulama, politisi, dan jurnalis untuk mendukung kebijakannya di Xinjiang dan mendorong social-media influencers untuk mempromosikan pandangan yang lebih baik tentang China dan menampilkan budaya Islam di negara itu," demikian seperti ditulis WSJ.
Terkait tudingan media AS tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Helmy Faishal Zaini membantah pemberitaan WSJ dan mengatakan bahwa tidak ada aliran dana dari Pemerintah China kepada NU untuk penggiringan opini publik.
Serupa dengan NU, Muhammadiyah juga membantah artikel berita WSJ.
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement