Advertisement
Mahfud Md: TP4 Kejaksaan Lebih Banyak Membawa Mudarat
Menko Polhukam Mahfud MD berfoto bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mahfud MD menyebutkan TP4 Kejaksaan lebih banyak mudarat darpada manfaatnya. - JIBI/Bisnis.com/Sholahuddin Al Ayyubi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dari Kejaksaan lebih banyak membawa mudarat dibandingkan dengan manfaat.
Mahfud Md menilai program tersebut seringkali dimanfaatkan oleh oknum pemerintah daerah maupun oknum jaksa untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.
Advertisement
Padahal, menurut Mahfud, cita-cita Pemerintah dalam program TP4 itu adalah untuk mengawal seluruh proyek strategis Pemerintah agar tidak dikorupsi. Namun dalam perkembangan program tersebut, banyak oknum Pemerintah Daerah dan Jaksa nakal yang harusnya mengawal proyek malah melakukan korupsi.
"Nah, jadi program yang bagus ini malah dirusak oleh oknum bupati maupun jaksa, sehingga pada akhirnya lebih banyak mudarat, karena itu TP4 ini akan segera dibubarkan," tuturnya usai bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Rabu (20/11/2019).
Mahfud juga mengaku banyak menerima laporan keluhan mengenai TP4 yang seringkali dijadikan alat untuk mengambil keuntungan, karena itu dia memastikan akan mendorong pembubaran TP4 tersebut.
"Katakanlah ada Kepala Daerah yang ingin buat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan bersih tetapi nyatanya program pembangunan itu tidak bersih," kata Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA dan KA Bandara YIA Xpress, 19 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
