Advertisement
115 Ahli Waris Korban Lion Air JT 610 Belum Terima Kompensasi!
Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 menangis saat berlangsungnya sesi konferensi pers di Jakarta, Senin (5/11/2018). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan didesak menegur Lion Air yang baru membayarkan kompensasi kepada 74 orang dari total 189 ahli waris korban kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX nomor penerbangan JT 610.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyatakan desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, Rabu (13/11/2019).
Advertisement
"Realisasi pembayaran kompensasi korban Lion Air, baru 74 orang dari 189 orang. Sebagian besar ahli waris korban yang belum menerima kompensasi dipaksa menandatangani dokumen untuk meneken release and discharge," paparnya.
Dengan jumlah itu, dia menegaskan masih terdapat 115 orang ahli waris yang belum mendapatkan kompensasi tersebut. Dia meminta regulator lebih tegas karena sudah setahun sejak peristiwa kecelakaan terjadi di daerah perairan Karawang, Jawa Barat tersebut.
"Perlu ada batasan sejak dilengkapi berkas-berkas ahli waris, telah terjadi kerugian ini harus ada batas waktu. Masyarakat perlu kepastian," tegasnya.
Suryadi mengatakan keputusan itu tak tercantum dalam beleid yang diatur pemerintah. Alasannya, Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Pengangkut Angkutan Udara disebutkan, penumpang yang meninggal karena kecelakaan pesawat akan menerima ganti rugi secara cuma-cuma.
Menurut beleid itu, ahli waris dari korban kecelakaan pesawat akan menerima kompensasi senilai Rp1,25 miliar. Seandainya pemerintah tak tegas, dia khawatir kejadian ini akan berpotensi menjadi preseden buruk ke depan. "Kalau terjadi lagi seperti ini, perusahaan enggak takut lagi. Di mana wibawa pemerintah," ucapnya.
Dia juga menyoroti mengenai 64 orang yang belum ditemukan, dan komitmen maskapai Lion Air yang tidak melanjutkan pencarian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Jadwal KA Prameks dari Stasiun Kutoarjo Purworejo, 19 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
