Advertisement
115 Ahli Waris Korban Lion Air JT 610 Belum Terima Kompensasi!
Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 menangis saat berlangsungnya sesi konferensi pers di Jakarta, Senin (5/11/2018). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan didesak menegur Lion Air yang baru membayarkan kompensasi kepada 74 orang dari total 189 ahli waris korban kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX nomor penerbangan JT 610.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyatakan desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, Rabu (13/11/2019).
Advertisement
"Realisasi pembayaran kompensasi korban Lion Air, baru 74 orang dari 189 orang. Sebagian besar ahli waris korban yang belum menerima kompensasi dipaksa menandatangani dokumen untuk meneken release and discharge," paparnya.
Dengan jumlah itu, dia menegaskan masih terdapat 115 orang ahli waris yang belum mendapatkan kompensasi tersebut. Dia meminta regulator lebih tegas karena sudah setahun sejak peristiwa kecelakaan terjadi di daerah perairan Karawang, Jawa Barat tersebut.
"Perlu ada batasan sejak dilengkapi berkas-berkas ahli waris, telah terjadi kerugian ini harus ada batas waktu. Masyarakat perlu kepastian," tegasnya.
Suryadi mengatakan keputusan itu tak tercantum dalam beleid yang diatur pemerintah. Alasannya, Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Pengangkut Angkutan Udara disebutkan, penumpang yang meninggal karena kecelakaan pesawat akan menerima ganti rugi secara cuma-cuma.
Menurut beleid itu, ahli waris dari korban kecelakaan pesawat akan menerima kompensasi senilai Rp1,25 miliar. Seandainya pemerintah tak tegas, dia khawatir kejadian ini akan berpotensi menjadi preseden buruk ke depan. "Kalau terjadi lagi seperti ini, perusahaan enggak takut lagi. Di mana wibawa pemerintah," ucapnya.
Dia juga menyoroti mengenai 64 orang yang belum ditemukan, dan komitmen maskapai Lion Air yang tidak melanjutkan pencarian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Advertisement
Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Advertisement
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Advertisement
