Advertisement
Kemenlu dan DPR Rapat Membahas Surat Cekal Habib Rizieq

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas surat cekal yang ditunjukkan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab melalui video melalui rapat tertutup.
Ditemui usai rapat, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi tidak banyak bicara. Itu karena masalah Rizieq dibahas secara tertutup dengan legislatif.
Advertisement
“Karena kan kemarin Pak Menkopolhukam [Mahfud Md] sudah menyampaikan. Pak Menko sedang mencari informasi. Jadi itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Sebelumnya melalui video di Youtube yang disebar kanal milik Front Pembela Islam, Rizieq menunjukkan dua lembar surat yang menurut dia bukti pencekalan kepada dirinya agar diperbolehkan pulang ke Indonesia. Akan tetapi Rizieq tidak menunjukkan isi suratnya.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Effendi Simbolon menjelaskan bahwa Kemenlu memastikan tidak pernah mengirim surat yang berkaitan dengan Rizieq ke Arab Saudi.
“Jadi kita ingin pertanggungjawaban dalam perlindungan warga negara, siapapun dia termasuk saudara Habib Rizieq di Arab Saudi. Makanya kita ingin dapat penjelasan. Penjelasannya seperti itu,” jelasnya.
Rizieq meninggalkan Indonesia sejak April 2017 lalu. Dia umrah bersama keluarga dan tidak kembali hingga kini. Dia mengklaim dicegah sehingga tidak bisa pulang ke Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
Advertisement
Advertisement