Istiqlal: Pemerintah Jangan Hanya Selesaikan Masalah Keagamaan yang di Permukaan

PARA Syndicate bersama pembicara Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Ignatius Suharyo Pr. (Uskup Agung Jakarta), dan Mohamad Sobary (budayawan) dalam acara Gelar Dongeng Budaya dan Kuliah Kebangsaan. Acara ini sekaligus menjadi syukuran 4 tahun berdirinya PARA Syndicate yang dilaksanakan di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (17/10/2019). - Geofanni Nerissa Arviana
18 Oktober 2019 13:27 WIB Geofanni Nerissa Arviana News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan keagamaan, salah satunya pemberantasan gerakan-gerakan radikal di Tanah Air. Harapan itu disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. 

“Saya khawatir kalau kita dan pemerintah melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan radikal seperti sekarang ini yang sering kita lihat,” ujar Nasaruddin usai acara ‘Dongeng Budaya dan Kuliah Kebangsaan’ yang digelar di Jakarta, Kamis (17/10/2019) oleh PARA Syndicate.

Nasaruddin menyatakan, pemerintah harus memiliki sistem proteksi yang mendasar. Jangan sampai pemerintah dan masyarakat hanya menyelesaikan masalah keagamaan yang ada di permukaan.

Sistem proteksi yang dimaksud Nasaruddin salah satunya ialah dengan melakukan peninjauan kembali hal-hal yang berpotensi dimanfaatkan keliru oleh penganutnya.

“Kita perlu membedah semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Mari kita lakukan sesuatu yang mendasar, potensi apa yang bisa menimbulkan konflik di masa depan,” lanjut Nasaruddin.

Menurutnya, pemerintah harus melihat jauh ke depan. Untuk dapat memutuskan tindakan saat ini, pemerintah harus melihat bangsa seperti apa yang akan diwujudkan hingga 50 tahun mendatang.

“Masyarakat Indonesia di masa depan seperti apa yang kita harapkan? Ya harus disiapkan dari sekarang. Menurut saya, kita sedang tidak ada persiapan untuk Indonesia 50 tahun yang akan datang,” imbuhnya.

Menanggapi seringnya ketidaksesuaian nilai agama dengan kebudayaan Indonesia, Nasaruddin menyarankan perlu adanya filter keindonesiaan yang diterapkan pada semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Filter tersebut berarti agama dan kepercayaan juga ditanamkan nilai-nilai keindonesiaan agar tidak berselisih dengan nilai yang dianut Indonesia.

Sumber : Bisnis.com