Advertisement
YIA Siap dengan Penerbangan Sipil
Pegawai AirNav Indonesia di Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Yogyakarta pada Rabu (16/10/2019) - Bisnis.com - Ria Theresia Situmorang
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO – Sebagai alternatif landasan pacu di tengah padatnya lalu lintas di bandar udara Internasional Adisutjipto, Yogyakarta International Airport (YIA) sudah bersiap menjadi bandar udara yang melayani seluruh penerbangan sipil.
Hal ini disampaikan Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Novy Pantaryanto saat memaparkan kelebihan dari YIA dibandingkan dengan Adisutjipto ketika mengunjungi menara Air Traffic Controller (ATC) di YIA, Kulonprogo,Rabu (16/10/2019).
Advertisement
“Secara operasional ini kita nyatakan siap karena kelengkapannya sudah tersedia semua, baik itu jaringan dan lain-lain. Dengan kondisi runway 3250 meter, terminalnya juga mendukung dan fasilitasnya juga mumpuni. Perlahan-lahan juga akan dilengkapi dengan tim supporting seperti teknisi dan lain-lain,” ujar Novy.
Meski saat ini YIA masih melayani 26 pergerakan per jamnya, Novy optimis bandar udara yang terletak di Kabupaten Kulonprogo ini bisa melayani hingga 200 pergerakan per harinya.
“Memang infrastrukturnya sudah sangat siap. Kami mengikuti kebijakan pemerintah. Sampai nanti pemerintah menyatakan ini beroperasi full untuk penerbangan sipil, kami siap,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan penawaran yang menarik kepada maskapai yang mendarat di YIA adalah holding area (aksi berputar di udara menunggu antrian parkir) yang lebih minimalis dibanding bandar udara internasional Adisutjipto.
“Tentunya akan ada penambahan biaya [transportasi untuk penumpang dari dan ke YIA] dan itu lazim serta murah. Mungkin perlu kolaborasi antar moda, namun sampai saat ini sudah ada damri dan kereta. Ini juga menambah pilihan penumpang yang bertujuan ke Purwokerto, Purworejo, landing dan take-off dari sini lebih efisien,” sambungnya.
Terakhir, Novy menyimpulkan bandara dengan lanskap dekat dengan laut seperti YIA sangat diuntungkan karena proses take-off dan landing tidak akan mengalami banyak rintangan. Ditambah lagi dengan prosedur performance based navigation (PBN) yang akan memudahkan pilot dalam pengoperasian pesawat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
