Advertisement
2 Gerakan Radikal Ancam NKRI, Ini Penjelasan Ketum Pepabri
Ilustrasi SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin, membacakan ikrar antiradikalisme, Senin (14/5). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyebut ada dua gerakan radikal yang mengancam keutuhan NKRI.
"Bagaimana menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman radikal. Radikal itu bisa kiri dan kanan," katanya usai menghadiri silaturahmi Menteri Pertahanan dengan purnawirawan TNI di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Advertisement
Gerakan radikal kiri, kata dia, adalah paham komunisme, sementara gerakan radikal kanan adalah paham radikal agama yang menjadi ancaman dengan sistem khilafahnya. Akan tetapi, Agum melihat ancaman gerakan dan paham komunis tidak perlu dikhawatirkan karena upaya penanggulangannyan sudah dipayungi dengan Ketetapan MPRS XXV/1966.
Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo menyampaikan ketegasannya soal pencegahan gerakan komunis dengan Tap MPRS Nomor XXV dengan payung hukum. "Pak Jokowi, waktu dialog sama santri di Jawa Barat, ada yang bertanya. Pak Jokowi jawabannya tegas. Kita punya Tap MPR. Kalau mereka mau bangkit kembali, ya, kita gebuk," katanya.
Namun, diakui Agum, untuk ancaman yang satu lagi, yakni gerakan radikal agama memerlukan kewaspadaan yang sangat tinggi dari warga bangsa. "Ancaman yang satu ini, bangsa Indonesia perlu waspadai betul," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, serta Menteri Pertahanan itu.
Oleh karena itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengajak seluruh purnawirawan TNI dan Polri untuk bersatu menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman gerakan radikal. Selain Agum, silaturahmi yang dibuka Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacucu itu dihadiri jajaran purnawirawan TNI lainnya, antara lain, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
- Tak Lagi Internasional, Bandara Adi Soemarmo Turun Kelas Berstatus Domestik
- Berkeliaran di Bandara Berhari-hari, Seekor Orang Utan Diamankan BKSDA
- Ada Pemeliharaan, Cek Jadwal Pemadaman Listrik Kulon Progo Hari Ini (27/4/2024)
- Manfaatkan Layanan Cicilan Dana Bulanan, Begini Cara Sulap Utang agar Untung
Advertisement
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
Advertisement
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Simak! Jalur Trans Jogja Lengkap, ke UGM, UNY, Rumah Sakit dan Tempat Wisata
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
