Advertisement
KPK Akan Bahas Tindak Lanjut Penomoran UU KPK Baru
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri). - ANTARA / M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti penomoran UU baru KPK yang tercatat ke Lembaran Negara sebagai UU No.19/2019 tentang Perubahan UU KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima salinan atau dokumen UU baru yang telah diundangkan tersebut.
Advertisement
"Ya, kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," katanya, Jumat (18/10/2019).
Febri mengaku bila telah menerima dokumen UU baru yang telah dinomori tersebut pihaknya segera membahas bersama pimpinan dan segera diinformasikan.
"Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas."
Dilansir Antara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU No.19/2019 tentang Perubahan UU KPK.
"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19/2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Jumat.
Kemarin, lembaga antikorupsi mulai memberlakukan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU baru KPK hasil revisi.
UU baru itu berlaku tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, dan juga tanpa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
UU baru KPK hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu tetap berlaku mulai hari ini sesuai Pasal 73 Ayat (2) UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Namun, dalam UU baru itu KPK mencatat setidaknya ada 26 poin pelemahan yang berisiko menghantui komisi antikorupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com/Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KMP Portlink VII Terbakar di Pelabuhan Ketapang, Diduga Korsleting
Komisi XI DPR RI Tetapkan 5 Pimpinan OJK Baru, Ini Daftarnya
Prabowo Target Bangun PLTS 100 Gigawatt, Percepat Swasembada Energi
Kapal Thailand Diserang di Selat Hormuz hingga Terbakar
Advertisement
Penipuan Raket Padel Rp300 Juta, Wanita Jakbar Jadi Korban
Friderica Widyasari Sari Terpilih Ketua OJK 2026-2031
Prabowo Tegur Laporan Palsu BUMN, Soroti 200 Anak Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan DIY Salurkan Klaim Rp1,19 Triliun Sepanjang 2025
Harga Bensin di Jepang Melonjak Tajam Imbas Perang AS-Israel ke Iran
Advertisement
Iran Minta Negara Arab Tunjukkan Lokasi Pasukan AS-Israel
Duh, Serangan Proyektil Hantam Kapal Kargo di Selat Hormuz
Pegadaian Tebar Bingkisan Lebaran ke Puluhan Bank Sampah Jateng-DIY
Kemenhaj Siapkan Tiga Skenario Haji 2026 di Tengah Konflik Global
Pasokan Energi Terancam, Gangguan di Selat Hormuz Guncang Ekonomi
Advertisement
Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Restorative Justice
Berita Pilihan
Advertisement
Masa Tanam Kedua di GK, Komoditas Pangan yang Ditanam Lebih Variatif
Advertisement
Wisata Gunung Bromo Siap Sambut Wisatawan saat Libur Lebaran 2026
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 11 Maret 2026, Tiket Rp8.000
- Tips Sehat Mudik Lebaran: Pengemudi Disarankan Istirahat Tiap 2 Jam
- Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 11 Maret 2026, Tarif Rp8.000
- OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
- Jadwal Imsakiyah Jogja Rabu 11 Maret 2026: Waktu Sahur dan Buka Puasa
- Kesaksian WNI di Teheran: Hampir Setiap Hari Ada Serangan Rudal
- Liverpool Tumbang 0-1 di Markas Galatasaray, Lemina Cetak Gol Cepat
Advertisement
Advertisement
