Advertisement
Kemungkinan Demokrat Berkoalisi, PPP: Yang Penting Tertib
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019) - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peluang Partai Demokrat masuk koalisi.
Hal itu menyusul pertemuan yang telah terjadi antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka kemarin, Kamis (10/10/2019). Salah satu yang dibahas terkait peluang masuk dalam pemerintahan.
Advertisement
“Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadap pemerintahan,” katanya melalui pesan instan, Jumat (11/10/2019).
Etika yang dimaksud Arsul adalah kritis dalam menjalankan tugas pengawasan di parlemen tapi tidak berperilaku seperti oposisi dalam model pemerintahan parlementer.
Apabila partai nonkoalisi termasuk Demokrat gabung koalisi, PPP tidak khawatir jatah menteri yang akan diberikan berkurang. “Masak khawatir. Pak Jokowi tidak akan meninggalkan PPP kok,” jelasnya.
Sebelumnya Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (10/10/2019). Baik Gerindra maupun Demokrat adalah partai pesaing pada pemilu 2019 lalu.
Setelah pertemuan dengan Yudhoyono, Jokowi mengakui ada pembahasan soal peluang Demokrat gabung pemerintah. “Kita bicara itu tapi belum sampai pada sebuah keputusan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Krisis Air Akibat Perubahan Iklim Global Semakin Parah
Sejumlah Bangunan hingga Jembatan Rusak Akibat Gempa M6,6 Melanda Nabire Papua
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Advertisement
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Advertisement
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Berita Pilihan
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Hanya Kabupaten Sleman di DIY Tak Dapat Kuota Transmigrasi 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
- PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
- Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
- Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Advertisement
