Advertisement
Demokrat Ingin Masuk Koalisi Jokowi, Tak Masalah Jika Tak Dapat Kursi
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf - Bisnis/Stefanus Arief Setiaji
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan Partai Demokrat secara terbuka ingin berkontribusi di pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan menjadi koalisi. Urusan dapat jatah di kabinet atau tidak diklaim urusan belakangan.
Nurhayati mengaku dukungan bukan masalah dapat kursi menteri atau tidak. Semua keputusan apakah mendapat jatah kursi atau tidak adalah hak prerogatif presiden.
Advertisement
“Jadi kita bukan masalah kita dapat atau tidak dapat kursi. Selama ini Demokrat tidak pernah menyodor-nyodorkan menteri juga,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Nurhayati menjelaskan bahwa partainya memiliki kader yang mumpuni di berbagai bidang. Keahlian apapun yang dibutuhkan oleh presiden dipastikan tersedia.
Apalagi Jokowi sudah menyatakan bahwa komposisi menteri di periode keduanya dibagi 45 persen dari partai dan 55 persen profesional. Di dalamnya juga ada menteri muda di bawah 30 tahun.
“Nah, kita hanya berharap kepemimpinan beliau di lima tahun ke depan ini bisa benar-benar lebih maju. Ya artinya Indonesia lebih berdaulat, masyarakat lebih sejahtera. Itu yang kita harapkan dari pemerintah saat ini,” jelasnya.
Nurhayati menuturkan bahwa presiden memiliki gaya tersendiri dalam mencari pembantunya. Baginya hal itu harus dihargai.
Partai koalisi pasti juga sering berkomunikasi dan bertemu membahas masalah ini. Jadi, apa yang dilakukan Jokowi pasti sudah dalam hitungan matang-matang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Mutasi Pejabat Utama Polda DIY: dari Dirreskrimsus, Irwasda dan Kapolresta Jogja
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement
