Advertisement
Kunjungan Pejabat Dibatasi, China Tuduh Amerika Serikat Halangi Penyelesaian Masalah Uighur

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri China mengecam larangan berkunjung yang ditujukan Amerika Serikat terhadap sejumlah pejabat Negeri Tirai Bambu. Kebijakan itu disebut telah mencoreng nama baik pemerintah China.
"Ini adalah kebijakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menutupi campur tangan AS dan menghalangi upaya China dalam memerangi terorisme di Xinjiang," ujar juru bicara kementerian, Geng Shuang, seperti dikutip melalui Bloomberg, Rabu (9/10/2019).
Advertisement
Kedutaan Besar China di Washington pada Selasa (8/10/2019), mengatakan bahwa kebijakan pemerintah China ditujukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme.
Presiden China Xi Jinping melakukan penangkapan setelah serangkaian serangan teroris mematikan terhadap warga sipil terjadi sejak 2013, termasuk serangan pembakaran mobil di Lapangan Tianmen Beijing.
Ketegangan perdagangan kembali meningkat menjelang dimulainya kembali perundingan dagang serta langkah Departemen Perdagangan AS yang baru saja merilis daftar hitam yang menjerat 8 korporasi teknologi China.
Menteri Luar Negeri Michael Pompeo mengumumkan kebijakan pembatasan kunjungan oleh pejabat China yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas Muslim di China.
Pembatasan ini berlaku untuk pemimpin pemerintahan dan pejabat Partai Komunis yang diketahui bertanggung jawab atau terlibat dalam penahanan dan penindasan terhadap etnis Uighur, Kazakh dan kelompok Muslim minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.
Menanggapi hal ini, Reuters melaporkan bahwa China berencana untuk memberlakukan pembatasan visa yang lebih ketat kepada warga negara AS yang memiliki ikatan dengan kelompok anti-China.
Geng mengaku bahwa dia tidak memiliki informasi soal laporan itu.
"Kami menunjukkan bahwa pemerintahan ini akan menindaklanjuti dan konsisten untuk menggerakkan mereka [China] agar mempertimbangkan kembali kebijakan mengerikan yang mereka jalankan," ujar Asisten Sekretaris Negara untuk Asia Timur David Stilwell.
Para pejabat di Washington menegaskan bahwa pembatasan perjalan serta kebijakan Departemen Perdagangan tidak terkait dengan agenda perundingan perdagangan.
Pemerintahan Trump terus meningkatkan tekanannya terhadap pemerintah China atas isu pelanggaran HAM di Xinjiang. Dalam sebuah acara di sela-sela Majelis Umum PBB bulan lalu, AS mengutuk perbuatan China terhadap Muslim di Xinjiang.
Isu ini adalah sumber konflik terbaru antara kedua ekonomi terbesar dunia tersebut. Pada Senin (7/10/2019), Trump memperingatkan bahwa negosiasi perdagangan tidak akan berjalan lancar jika China melakukan kebijakan yang buruk untuk meredam aksi protes berkepanjangan di Hong Kong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement