Kunjungan Pejabat Dibatasi, China Tuduh Amerika Serikat Halangi Penyelesaian Masalah Uighur

Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri China mengecam larangan berkunjung yang ditujukan Amerika Serikat terhadap sejumlah pejabat Negeri Tirai Bambu. Kebijakan itu disebut telah mencoreng nama baik pemerintah China.

"Ini adalah kebijakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menutupi campur tangan AS dan menghalangi upaya China dalam memerangi terorisme di Xinjiang," ujar juru bicara kementerian, Geng Shuang, seperti dikutip melalui Bloomberg, Rabu (9/10/2019).

Kedutaan Besar China di Washington pada Selasa (8/10/2019), mengatakan bahwa kebijakan pemerintah China ditujukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme.

Presiden China Xi Jinping melakukan penangkapan setelah serangkaian serangan teroris mematikan terhadap warga sipil terjadi sejak 2013, termasuk serangan pembakaran mobil di Lapangan Tianmen Beijing.

Ketegangan perdagangan kembali meningkat menjelang dimulainya kembali perundingan dagang serta langkah Departemen Perdagangan AS yang baru saja merilis daftar hitam yang menjerat 8 korporasi teknologi China.

Menteri Luar Negeri Michael Pompeo mengumumkan kebijakan pembatasan kunjungan oleh pejabat China yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas Muslim di China.

Pembatasan ini berlaku untuk pemimpin pemerintahan dan pejabat Partai Komunis yang diketahui bertanggung jawab atau terlibat dalam penahanan dan penindasan terhadap etnis Uighur, Kazakh dan kelompok Muslim minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.

Menanggapi hal ini, Reuters melaporkan bahwa China berencana untuk memberlakukan pembatasan visa yang lebih ketat kepada warga negara AS yang memiliki ikatan dengan kelompok anti-China.

Geng mengaku bahwa dia tidak memiliki informasi soal laporan itu.

"Kami menunjukkan bahwa pemerintahan ini akan menindaklanjuti dan konsisten untuk menggerakkan mereka [China] agar mempertimbangkan kembali kebijakan mengerikan yang mereka jalankan," ujar Asisten Sekretaris Negara untuk Asia Timur David Stilwell.

Para pejabat di Washington menegaskan bahwa pembatasan perjalan serta kebijakan Departemen Perdagangan tidak terkait dengan agenda perundingan perdagangan.

Pemerintahan Trump terus meningkatkan tekanannya terhadap pemerintah China atas isu pelanggaran HAM di Xinjiang. Dalam sebuah acara di sela-sela Majelis Umum PBB bulan lalu, AS mengutuk perbuatan China terhadap Muslim di Xinjiang.

Isu ini adalah sumber konflik terbaru antara kedua ekonomi terbesar dunia tersebut. Pada Senin (7/10/2019), Trump memperingatkan bahwa negosiasi perdagangan tidak akan berjalan lancar jika China melakukan kebijakan yang buruk untuk meredam aksi protes berkepanjangan di Hong Kong.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia