Tak Hadiri Acara Presiden, Hubungan Walikota Solo dan Jokowi Dicurigai Renggang

Presiden Joko Widodo. - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari]
04 Oktober 2019 19:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, SOLO-- Hubungan antara Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo dan Presiden Joko Widodo dirumorkan renggang gara-gara Pilkada 2020.

Sejumlah legislator DPRD Solo menyayangkan Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo yang tak menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri peringatan Hari Batik Nasional di Pura Mangkunegaran Solo, Rabu (2/10/2019) lalu.

Hari itu di jam yang sama Rudy memilih menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Jagalan, Jebres. Kritik itu salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto.

“Dalam konteks apa pun Presiden itu tamu mulia. Di mana-mana, ketika kepala negara berkunjung pasti disambut kepala daerah. Jika tidak dilakukan dan ternyata kepala daerah ada di dalam kota, itu namanya saru [tidak pantas],” ujar dia di DPRD Solo, Jumat (4/10/2019).

Menurut politikus PKS tersebut, sikap Rudy yang tak mau menemui Presiden Jokowi membuat masyarakat Solo bertanya-tanya. Situasi itu memunculkan sejumlah spekulasi perihal hubungan keduanya hingga Rudy tidak mau bertemu dengan Jokowi.

Salah satu spekulasi yang berkembang yakni renggangnya hubungan Rudy dengan Jokowi terkait suksesi kepemimpinan Solo 2020. Sebagaimana diketahui anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming ingin mendaftar sebagai calon wali kota (cawali) lewat PDIP.

Tapi di sisi lain DPC PDIP Solo telah berkomitmen mengusung duet Achmad Purnomo-Teguh Prakosa sebagai kandidat cawali-cawawali. Dua politikus senior Kota Bengawan menjadi satu-satunya cawali-cawawali yang diusulkan ke DPP PDIP.

Gibran sudah terlanjur mendaftar dan tercatat sebagai anggota PDIP Solo. Kendati tak diusulkan DPC PDIP Solo, Gibran masih punya peluang untuk mendapatkan rekomendasi cawali dengan melobi petinggi DPP PDIP.

“Kalau memang benar spekulasi yang berkembang di masyarakat, mestinya tidak boleh lah persoalan seperti itu membuat penghormatan kepada kepala negara berkurang. Secara etika adat ketimuran sangat tidak pas,” urai dia.

Penuturan senada disampaikan legislator Fraksi Golkar-PSI, Antonius Yogo Prabowo. Menurut dia, mestinya Wali Kota memprioritaskan agenda bersama Presiden ketimbang membuka kegiatan TMMD di Jagalan.

Pembukaan TMMD masih bisa didelegasikan kepada pembantu wali kota, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Sebenarnya acara TMMD kan bisa diwakilkan ke pejabat lain,” kata dia.

Sementara itu, Rudy, sapaan Wali Kota, menegaskan ketidakhadirannya di sejumlah acara kepresidenan di Solo sama sekali tidak berkaitan dengan dinamika politik menjelang Pilkada 2020.

Rudy absen pada peringatan Hari Batik Nasional (HBN) 2019 untuk membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Solo. Da terpaksa absen di Pura Mangkunegaran karena semua pejabat daerah datang ke HBN yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

“Dandim sama Danrem ke sana (HBN). Kalau saya ikut ke sana juga, TMMD yang buka siapa. Tidak ada hubungannya (dengan Pilkada). Tidak perlu dikait-kaitkan,” kata dia saat dijumpai wartawan di ruangannya, Kamis (3/10/2019).

Sumber : Solopos.com