Advertisement
Kunci Perdebatan Penerbitan Perppu KPK di Presiden
Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/2). - ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum memberikan sinyal terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembatalan RUU No. 30/2002 tentang KPK yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan Pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyerahkan sepenuhnya perdebatan penerbitan Perppu tersebut atau legislative review ke tangan Presiden Joko Widodo.
Advertisement
Perdebatan mengemuka ketika sejumlah pihak menyarankan agar dilakukan melalui proses legislative review ketimbang menerbitkan Perppu.
Legislative review sendiri adalah proses pengusulan kembali undang-undang melalui lembaga legislatif dalam hal ini DPR. Sementara itu, pegiat antikorupsi mendorong agar Jokowi segera menerbitkan Perppu.
BACA JUGA
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku menyerahkan semua perdebatan itu ke Jokowi apakah yang akan diterbitkan Perppu atau sarana-sarana lain seperti legislative review.
"Perdebatan penerbitan Perppu kami serahkan ke Presiden. Saya kira itu kuncinya di Presiden," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (2/10/2019).
Febri mengatakan bahwa terkait perdebatan yang berkembang saat ini tersebut pihaknya lebih memilih untuk menunggu keputusan final.
Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah memastikan pelaksanaan tugas KPK tetap berjalan baik pemberantasan korupsi, penindakan dan pencegahan.
"Ini sebagai bentuk komitmen KPK pada publik yang berharap KPK bisa lakukan pemberantasan korupsi. Jadi fokus kami adalah pelaksanaan tugas," kata Febri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dito Ariotedjo Diperiksa KPK, Jelaskan Kunker Jokowi ke Arab Saudi
Prabowo Sampaikan Komitmen Politik Luar Negeri Damai di WEF
Prabowo Terima Undangan FIFA Saksikan Piala Dunia 2026
Dito Ariotedjo Datangi KPK untuk Beri Keterangan Kasus Kuota Haji
Advertisement
Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
Seluruh Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Ditemukan
Trump Klaim Kekuatan Militer AS Disiagakan ke Iran
Advertisement
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Advertisement
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Berita Pilihan
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
Advertisement
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- DPUPKP Sleman Siapkan Perbaikan dan Peningkatan 39 Saluran Irigasi
- Jadwal KRL Jogja Solo, Jumat 23 Januari 2026, Berhenti di 13 Stasiun
- Persija Hadapi Tantangan Berat Awali Putaran Kedua Liga Super
- Volkswagen Kudeta Tesla, Jadi Raja Penjualan Mobil Listrik Eropa 2025
- Pulau Jawa Dominasi Laporan Penipuan Keuangan, Kerugian Capai Rp9,1 T
- Jadwal Lengkap KA Bandara YIA Jumat 23 Januari 2026
- SIM Keliling Polda DIY Hadir Jumat Ini, Catat Lokasinya
Advertisement
Advertisement
