Advertisement
Kedokteran UI Desak Pemerintah Beri Perlindungan Bagi Dokter di Papua
Ilustrasi dokter - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Ari F. Syam mendesak pemerintah untuk melindungi para dokter yang saat ini mengabdi di Papua dan Papua Barat supaya tidak menjadi korban kekerasan atau bahkan pembunuhan.
"Pemerintah harus melakukan langkah-langkah hukum dan pengamanan agar tidak terjadi pembunuhan atau kekerasan kembali termasuk kepada para petugas kesehatan di Papua dan Papua Barat, khususnya Kabupaten Wamena," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/9/2019).
Advertisement
Pernyataan tersebut disampaikan terkait dengan meninggalnya seorang dokter, yakni dr Soeko Marsetiyo, yang meninggal karena menjadi korban kerusuhan di Wamena.
Menurut Ari, peristiwa naas tersebut bertolak belakang dengan pekerjaan Soeko yang bekerja menolong hidup dan kehidupan masyarakat di daerah itu.
Pemerintah daerah pun, kata dia, harus memberikan perlindungan kepada para petugas medis yang memang umumnya berasal dari luar daerah.
"Saya sangat menyesalkan dan mengutuk peristiwa pembunuhan terhadap dokter yang memang sejak 15 tahun bekerja di Papua dan sejak 2013 bekerja di Tolikara, Papua itu," ujar dia.
Dia berharap, meninggalnya dr Soeko tidak melemahkan semangat para dokter untuk mau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Wamena dan sekitarnya.
Ia juga mengatakan bahwa pengaruh alkohol, tidak bisa menjadi alasan untuk dengan mudah menghilangkan nyawa orang.
"Para perusuh harus selalu ingat ketika melakukan penyerangan pada seseorang, jangan-jangan yang diserang adalah dokter yang pernah menyelamatkan jiwanya atau anggota keluarganya," kata dia.
Kekerasan pada dokter di wilayah itu menyebabkan banyak pasien yang seharusnya ditolong karena sakit menjadi tidak tertolong karena kekurangan dokter.
Meninggalnya dr Soeko yang menjadi korban kerusuhan di wamena, lanjut dia, telah menjatuhkan mental dokter untuk bertahan di Wamena.
"Sekali lagi yang akan dirugikan adalah masyarakat sendiri.Apalagi kita tahu bahwa Kabupaten Jayawijaya sendiri masih sangat-sangat kekurangan dokter," kata Ari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Advertisement
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Advertisement
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
Advertisement
Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Pedagang Eks TKP ABA Keluhkan Pengunjung Sepi, Wali Kota Jogja Bakal Gelar Sejumlah Event
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
