Advertisement
Bareskrim Blokir 63 Rekening Kasus Penipuan Dana Syariah Indonesia
Bareskrim Polri / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Upaya pengamanan aset dalam perkara dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kian menguat seusai Bareskrim Polri mengajukan pemblokiran 63 rekening yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut, dalam kasus fraud investasi senilai Rp2,4 triliun.
Langkah ini menjadi bagian dari penyidikan lanjutan terhadap praktik pencatutan peminjam aktif untuk proyek fiktif yang menjebak ribuan korban dengan iming-iming imbal hasil tinggi. Rekening-rekening yang diajukan untuk diblokir tercatat atas nama PT DSI maupun pihak terafiliasi, baik berbadan hukum maupun perorangan.
Advertisement
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menegaskan permohonan pemblokiran telah diajukan secara resmi.
"Telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap 63 nomor rekening milik PT DSI dan perusahaan afiliasinya," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).
BACA JUGA
Selain pemblokiran rekening, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap ratusan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik para peminjam yang dijaminkan dalam skema PT DSI.
Dalam perkembangan perkara, Bareskrim turut menyita dana tunai dari puluhan rekening yang telah diblokir.
"Melakukan penyitaan uang sebesar Rp4.074.156.192 dari 41 nomor rekening terlapor maupun afiliasinya yang sudah diblokir," pungkasnya.
Kasus ini bermula dari praktik pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek-proyek fiktif. Nama para peminjam digunakan tanpa persetujuan untuk seolah-olah terlibat dalam pembiayaan proyek, yang kemudian ditawarkan kepada investor.
Korban dijanjikan imbal hasil tinggi di kisaran 16%–18%. Namun, saat investor hendak menarik dana beserta keuntungan, pencairan tidak dapat dilakukan karena proyek yang ditawarkan ternyata fiktif.
Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara akibat kasus PT Dana Syariah Indonesia ini mencapai Rp2,4 triliun, menjadikannya salah satu perkara penipuan investasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Pemkot Jogja Kaji WFH Bagi ASN Guna Tekan Biaya Operasional Kendaraan
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- UMKM Jadi Mesin Perputaran Uang Saat Libur Lebaran di Sleman
- Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
- Mobil Dinas Baru di Pemkab Gunungkidul Batal, Jalan Rusak Jadi Fokus
- Teh Bisa Kehilangan Manfaat Jika Dicampur Ini
- Ratusan Pemudik Pilih Balik Naik Kapal Perang dari Semarang
- Jalur Selat Hormuz Terganggu, Produksi Minyak Kuwait Anjlok Drastis
- Arus Balik Mulai Padat di Bantul, Akses Parangtritis Diatur Satu Arah
Advertisement
Advertisement







