Advertisement
DPR Segera Sahkan Revisi UU KPK
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utut Adiyanto (kedua kiri) dan Bambang Soesatyo (kiri) menerima tanggapan tertulis dari fraksi-fraksi DPR saat Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya telah membahas revisi UU No.30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bersama pemerintah sepakat akan mengesahkan revisi undang-undang tersebut di rapat paripurna.
Ketua Badan Legislasi Dewan DPR Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa hasil rapat kerja dengan pemerintah ada sedikit perbedaan pandangan. Tujuh fraksi sepakat secara utuh, dua belum bisa terima karena ada catatan, dan satu belum berpendapat.
Advertisement
Dua partai belum terima adalah Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka menilai dewan pengawas harus diseleksi juga di DPR. Sementara, Partai Demokrat tidak berpandangan karena belum ada keputusan dari mini fraksi.
“Dan pagi ini tadi sudah selesai di-bamus-kan [badan musyawarah], dan disepakati untuk dibawa ke paripurna pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini sudah dijadwalkan untuk diparipurnakan. Diambil dalam keputusan pimpinan tingkat kedua,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
BACA JUGA
Supratman menjelaskan bahwa tidak bisa menunda lama revisi UU 30/2002 yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Apalagi, harus menunggu pertemuan antara pemerintah dengan lembaga antirasuah.
“Harusnya komunikasi mereka bisa lakukan bukan hanya waktu yang terdesak sekarang. Itu kan persoalannya. Kemudian kami harus menunggu, kita tidak tahu jadwalnya kapan. Tidak ada yang pasti. Apakah Presiden sudah konfirmasi, kan belum ada,” jelasnya.
Sebelumnya, KPK bersikeras ingin terlibat dalam revisi UU 30/2002. Para pimpinan juga berupaya bertemu dengan presiden membahas ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
OKI Soroti Penutupan Al-Aqsa dan Dorong Respons Global
Daftar Kapal yang Masih Bisa Melintas di Selat Hormuz Iran
Tim Hukum Jokowi Tantang Penyandang Dana Kasus Ijazah Palsu
Komnas HAM Didorong Segera Putuskan Status Kasus Air Keras
Advertisement
Kebijakan WFH Diumumkan Besok, Arah Penghematan Energi Menguat
Muncul Dugaan Pungli Hunian Korban Bencana, Ini Kata BNPB
Layanan Jadi Prioritas, ASN Banyumas Tidak WFH
Nasib Videografer Amsal Sitepu Disorot DPR, Hakim Diminta Ini
Viral Freezer Berisi Mayat di Kios Ayam Geprek, Polisi Tangkap Pelaku
Advertisement
Ini Penyebab Meninggalnya Tentara Indonesia di Lebanon
Ketegangan Memuncak di Lebanon, Pasukan Indonesia Jadi Korban
Padam Lampu 1 Jam, Pertamina Hemat Energi Setara 2.000 Liter BBM
PP Tunas Berlaku, Ombudsman Tekankan Literasi & Perlindungan Anak
Selat Hormuz Berpotensi Dibuka, Harga BBM Bisa Turun?
Advertisement
Houthi Serang Israel, Harga BBM RI Terancam Naik
Berita Pilihan
Advertisement
Biaya Korban Ledakan SAL di Teras Malioboro Ditanggung Pengelola
Advertisement
Musim Semi Tiba, Keindahan Bunga Sakura di Taman Yuyuantan Beijing
Advertisement
Berita Populer
- 144 Penyakit Ditanggung BPJS, Ini Daftar Lengkapnya
- Rusia Stop Ekspor BBM, Harga Pertalite RI Terancam?
- Patroli China di Laut China Selatan Ancam Energi RI
- Puncak Arus Balik, Penumpang YIA Tembus 17 Ribu
- Anggaran Bantul Dipangkas, Program Prioritas Jadi Fokus
- Haji 2026 Sleman Aman, 1.650 Jemaah Siap Berangkat
- KLB Campak Meluas, Kemenkes Minta Nakes Siaga
Advertisement
Advertisement
