Advertisement
DPR Segera Sahkan Revisi UU KPK
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utut Adiyanto (kedua kiri) dan Bambang Soesatyo (kiri) menerima tanggapan tertulis dari fraksi-fraksi DPR saat Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya telah membahas revisi UU No.30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bersama pemerintah sepakat akan mengesahkan revisi undang-undang tersebut di rapat paripurna.
Ketua Badan Legislasi Dewan DPR Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa hasil rapat kerja dengan pemerintah ada sedikit perbedaan pandangan. Tujuh fraksi sepakat secara utuh, dua belum bisa terima karena ada catatan, dan satu belum berpendapat.
Advertisement
Dua partai belum terima adalah Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka menilai dewan pengawas harus diseleksi juga di DPR. Sementara, Partai Demokrat tidak berpandangan karena belum ada keputusan dari mini fraksi.
“Dan pagi ini tadi sudah selesai di-bamus-kan [badan musyawarah], dan disepakati untuk dibawa ke paripurna pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini sudah dijadwalkan untuk diparipurnakan. Diambil dalam keputusan pimpinan tingkat kedua,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Supratman menjelaskan bahwa tidak bisa menunda lama revisi UU 30/2002 yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Apalagi, harus menunggu pertemuan antara pemerintah dengan lembaga antirasuah.
“Harusnya komunikasi mereka bisa lakukan bukan hanya waktu yang terdesak sekarang. Itu kan persoalannya. Kemudian kami harus menunggu, kita tidak tahu jadwalnya kapan. Tidak ada yang pasti. Apakah Presiden sudah konfirmasi, kan belum ada,” jelasnya.
Sebelumnya, KPK bersikeras ingin terlibat dalam revisi UU 30/2002. Para pimpinan juga berupaya bertemu dengan presiden membahas ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cara Daftar dan Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPG 2025
Dua Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bali
Didik Madiyono Jadi Plt Ketua DK untuk Gantikan Purbaya
Advertisement
Agensi Tak Dapat Kuota Jika Tak Setor Uang ke Pejabat Kemenag
BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir, Gelombang Laut hingga Banjir Rob
KPK Usut Dugaan Korupsi pada Pelayanan Publik Lain di Kemenaker
Didik Madiyono Ditunjuk Plt sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS
Ethiopia Resmikan Bendungan Terbesar di Afrika Senilai Rp82 Triliun
Advertisement
Israel Serang Qatar, Sebut Targetkan Pemimpin Hamas
Analis: Pelemahan Rupiah Dipengaruhi Kondisi Prancis dan Jepang
Dubes Tawarkan Minyak Sawit untuk Turunkan Tarif Trump
Hubungan Memanas! Proyek Galangan Kapal AS-Korsel Berpotensi Gagal
Kronologi Demo Gen Z di Nepal: 19 Tewas, hingga PM Mundur
Advertisement
Kasus Mutilasi Kediri, Terdakwa Divonis Seumur Hidup
Berita Pilihan
- Cara Daftar dan Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPG 2025
- Sejumlah PR Karding yang Dititipkan kepada Mukhtarudin Sebagai Menteri P2MI
- KPK Usut Dugaan Korupsi pada Pelayanan Publik Lain di Kemenaker
- Bahlil Kirim Tim ke Lokasi Tambang Freeport yang Longsor
- Kecam Pemerasan Tarif, BRICS Bakal Lakukan Perlawanan
Advertisement
Kisah Siswa SRMA Bantul Putus Sekolah Sebelum Diterima Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Israel Bayar Google Rp741,9 Miliar untuk Tutup Isu Kelaparan di Gaza
- KPK Lelang Barang Sitaan Koruptor, dari Pabrik sampai Gelang Giok
- Serikat Ojol Ketemu Pimpinan DPR Desak Prabowo Teken Perpres
- Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu
- DPR Desak Prabowo Teken Perpres Soal Perlindungan Pekerja Transportasi Online
- Presiden Prabowo Panggil Airlangga, Bahlil hingga Raja Juli ke Istana
- Merasa Omongannya Dipelintir, Purbaya Minta Maaf dan Bakal Berhati-hati
Advertisement
Advertisement
