Advertisement
Surat Tak Dibalas Kanwil Pajak, Pria Ini Lapor Komnas HAM
Petugas pajak melayani warga yang mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Jum'at (31/3). - Antara/Atika Fauziyyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Surat tak dibalas Kanwil Pajak Jakarta Utara, Suwandy melaporkan penetapan status tindak pidana perpajakan terhadap dirinya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Suwandy menjelaskan kalau Kanwil Pajak Jakarta Utara dalam menetapkan statusnya tersebut tanpa disertai penjelasan dasar hukum.
Advertisement
"Sebagai aparatur pemerintah ketika ditanya dasar hukum seharusnya memberikan jawaban bukan diam saja," kata Suwandy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Suwandy membeberkan sebelumnya pada Agustus 2019 dirinya berkirim surat kepada Kakanwil DJP Jakarta Utara untuk meminta penjelasan mengenai dasar hukum terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Surat Perintah Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Pajak.
BACA JUGA
"Namun, sudah hampir sebulan Kanwil DJP Jakarta Utara tidak memberi penjelasan,” kata Suwandy.
Sementara itu, Cuaca Teger selaku kuasa hukum Suwandy berharap pengaduan ke Komnas HAM bisa diikuti dengan renspon positif dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara.
“Melalui pengaduan ke Komnas HAM ini diharapkan Kanwil DJP Jakarta Utara untuk terus terang menyebutkan apa dasar hukum yang dipakainya dalam menerbitkan surat-surat itu," jelasnya.
Cuaca Teger mengatakan belum pernah melihat Dijten Pajak benar dalam menerbitkan surat-surat tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Avtur Naik, Prabowo Pastikan Biaya Haji Tak Bertambah
Gunung Semeru Erupsi, Awan Panas Meluncur 4,5 Km ke Besuk Kobokan
Trump Ancam Iran, Sebut Bisa Hancur dalam Semalam
Ketua KPK Belum Terima Panggilan Dewas soal Kasus Haji
Advertisement
Menkeu Tegaskan Kebijakan BBM Subsidi Atas Arahan Presiden
Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Diperbarui, Klaim Jadi Lebih Praktis
Polri Ungkap Potensi Kerugian Kebocoran Subsidi BBM-LPG Capai Rp1,26 T
Gaji ke-13 ASN Masih Dikaji, Menkeu: Tunggu Keputusan
Jaksa Tak Terima Vonis Bebas Delpedro, Kasasi Diajukan
Advertisement
Isu Pemotongan Gaji Menteri, Ini Kata Menteri Airlangga Hartarto
Banjir Datang Lagi, Desa di Aceh Tengah Kembali Terisolasi
Lonjakan Wisata Lebaran di Jateng Tembus Jutaan, Wonosobo Ikut Naik
Peran Penyidik BNN Terancam Hilang dalam RUU Narkotika
Rekrutmen Akpol 2026 Tanpa Jalur Khusus Ini Penjelasan Polri
Advertisement
Wacana Potong Gaji Menteri Masih Menunggu Rapat Lanjutan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Mekar Hanya Beberapa Hari, Bunga Bangkai di Palupuh Diserbu Turis
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Skor Real Madrid vs Bayern Perempat Final Liga Champions
- Banyak Tak Sadar Kekurangan Vitamin Ini Bisa Picu Risiko Diabetes
- Makan Bersama Jadi Cara Unik Cegah Stunting di Gowongan
- Dukuh Gugat ke PTUN Seusai Dicopot, Warga Seloharjo Bela Lurah
- Menkeu Tegaskan Kebijakan BBM Subsidi Atas Arahan Presiden
- Baliho Aku Harus Mati Disorot IDAI, Bisa Berdampak pada Mental Remaja
- OPINI: Demam Live Shopping dan Ilusi Pilihan Konsumen di Indonesia
Advertisement
Advertisement
