Jokowi: Papua Sudah Diberi Kewenangan Besar, Apalagi yang Kurang?

Harianjogja.com, JAKARTA- Tuntutan memerdekakan diri dari Indonesia oleh sebagian warga Papua ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo menegaskan gejolak politik yang tengah terjadi di Papua saat ini tidak perlu dibesar-besarkan karena sudah selesai. Termasuk adanya keinginan kelompok masyarakat yang menginginkan Papua Merdeka, dengan memasukkan isu Papua ke agenda Sidang Umum PBB, Jokowi menilai hal itu tidak mudah.

“Memasukkan masalah Papua mejadi agenda Sidang Umum PBB tidak segampang itu. Kalau hanya statement setiap tahun di sidang PBB ya begitu, selalu ada. Dari negara Vanuatu selalu ngomong,” kata Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan media massa nasional, di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Penegasan Jokowi disampaikan saat menanggapi pertanyaan gejolak politik di Papua yang masih terus berlangsung dengan agenda keinginan sejumlah masyarakat Papua memisahkan diri dari Indonesia. Jokowi mengatakan masalah Papua sudah selesai dan tidak perlu diungkit lagi. “Papua ini sudah jelas ada Peperanya (penentuan pendapat rakyat-red). Di PBB juga sudah komplit,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, mengatasi persoalan Papua yang memanas seperti akhir-akhir ini, jangan sampai ada korban meninggal dalam jumlah besar. Jangan sampai kejadian seperti di Santa Cruz Timor Tiimur.

“Saya menangkap persepsi di masyarakat, bahwa antara Pak Jokowi dan Jakarta ini berbeda (dalam penyelesaian Papua). Pendekatan Jokowi dan Jakarta dipandang masyarakat berbeda. Ini saya mau sambungkan,” kata Jokowi.

Hanya Presiden tidak menjelaskan rinci perbedaan pendekatan yang di maksud. Hanya, ia mengatakan apa yang ia perintahkan dengan pelaksanaan di lapangan berbeda, tidak seperti yang ia perintahkan.

Menurut Jokowi, sudah tidak ada lagi yang perlu dirundingkan dengan status otonomi khusus Papua ini. “Saat ini Papua sudah diberi kewenangan besar, otonomi khusus. Baik otonom dalam pengelolaan keuangan hingga pemerintahan. Apalagi yang kurang?,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mengangani Papua dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam hingga menangani ketidakadilan di Papua.

Pendekatan dialog, menurut Jokowi bertujuan untuk membangun kepercayaan. Ia mengaku telah mengunjungi Papua dan bertemu berdialog langsung dengan masyarakat. Dari rencana setahun dua kali, Jokowi mengaku sudah 12 kali ke Papua selama 5 tahun terakhir.

Sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan Jokowi dengan membuka akses daerah-darah terpencil, pengelolaan sumber daya alam yang baik dengan pemberian saham kepada pemerintah daerah.

Terkait isu ketidakadilan, pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian, dimulai dari BBM satu harga hingga pembangunan infrasruktur di berbagai bidang.

Sumber : Suara.com