Advertisement
China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Ilustrasi alkitab (Freepik)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap klerus Katolik dengan mewajibkan penyerahan paspor dan dokumen perjalanan internasional ke otoritas negara. Regulasi baru ini mulai berlaku sejak 16 Desember 2025 dan berlaku bagi uskup, pastor, diakon, hingga biarawati di seluruh wilayah China.
Instruksi resmi diterbitkan oleh Asosiasi Katolik Patriotik China (CCPA) bersama Konferensi Para Uskup Gereja Katolik di China (BCCCC), yang beroperasi di bawah pengawasan Partai Komunis China (CCP). Daily Mirror Online mengungkapkan, seusai aturan ini berlaku, seluruh perjalanan ke luar negeri harus mendapat persetujuan resmi, dan paspor wajib dikembalikan dalam tujuh hari seusai kepulangan. Klerus juga diwajibkan membuat laporan tertulis mengenai aktivitas selama berada di luar negeri.
Advertisement
Sistem pengawasan ini meniru pola kontrol CCP terhadap pejabat pemerintah dan pimpinan BUMN. Pelanggaran seperti mengubah rute perjalanan tanpa izin atau keterlambatan pengembalian paspor dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin serius. Permohonan perjalanan wajib diajukan minimal 30 hari sebelumnya dengan rencana yang kaku, sehingga mobilitas pribadi klerus menjadi sangat terbatas.
Sejumlah tokoh agama mengaku khawatir dengan kebijakan ini karena membatasi hak dasar dan misi spiritual universal gereja. Seorang pastor di Shenzhen menyatakan, kegiatan seperti konferensi internasional dan pelatihan teologi kini terasa sangat dibatasi. “Rasanya seperti dikendalikan,” katanya dikutip dari The Epoch Times.
BACA JUGA
Penerapan aturan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam hubungan diplomatik China–Vatikan. Pembatasan mobilitas klerus dinilai dapat mengurangi pertukaran internasional dan pembinaan teologis yang menjadi pilar penting gereja universal. Seusai kebijakan diterapkan, pemuka agama di China kini lebih dipandang sebagai aktor yang sensitif secara politik daripada sekadar pemimpin spiritual.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembatasan Medsos Anak Didukung DPR, Aturan Berlaku 2026
OTT KPK di Rejang Lebong Wakil Bupati Hendri Ikut Ditangkap
Krisis Energi Hantam Vietnam, Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFH
IRGC: AS Kehabisan Amunisi
Advertisement
Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT
KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Terkait Dugaan Fee Proyek
Trump Ancam Iran: AS Akan Balas 20 Kali Lipat Jika Selat Hormuz Diblo
KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Prabowo Siapkan Taklimat Nasional soal Dampak Konflik Global
Advertisement
Anak Donald Trump Investasi di Perusahaan Drone
Prabowo Akui Masih Ada Pejabat Mengecewakan di Pemerintahan
Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
Mojtaba Khamenei Jadi Pemimpin Tertinggi Iran, Ini Penjelasan Dubes
Ketua Pengprov KBI Jatim Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Atlet
Advertisement
Kapal Terbalik di Bintan, 9 ABK KM Makmur Jaya Ditemukan Selamat
Berita Pilihan
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
- KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Suap Jalur Kereta
Advertisement
Harga Cabai Gunungkidul Turun Saat Puasa, Ayam Masih Rp40.000 per Kg
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ketua Komisi A DPRD DIY Ingatkan Tak Gadai Kedaulatan demi Perdagangan
- Menteri LH Ancam Penjara 10 Tahun bagi Pengelola TPST Bantargebang
- Cegah Macet ke Parangtritis, Bantul Siapkan Skema One Way Saat Lebaran
- Pengamat Nilai Seskab Teddy Jadi Penghubung Kebijakan Presiden
- Harga Bahan Pokok di Jogja Relatif Stabil Jelang Lebaran
- Muffin Biji Poppy Bisa Picu Hasil Positif Palsu Tes Narkoba
- Trump Sebut Harga Minyak Bisa Turun Jika Ancaman Nuklir Iran Berakhir
Advertisement
Advertisement
