Advertisement
Staf Presiden: Dari Isu Rasialis Papua ke Separatis Enggak Nyambung, seperti Langit & Bumi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menilai isu referendum yang menyeruak dalam demonstrasi warga Papua tidak tepat.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tak mau berkomentar soal tuntutan referendum Papua oleh sejumlah yang berunjuk rasa di depan Istana.
Advertisement
Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa hari lalu menyangkut isu rasialisme yang diterima warga Papua. Karena itu, Ngabalin menyebut isu referendum bukanlah bagian dari tuntutan warga Papua.
Desakan referendum itu disampaikan saat ratusan mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Bahkan, para pendemo juga mengibarkan bendara berlambang bintang kejora.
"Dari isu rasis ke isu separatis, itu tidak ada nyambung. Langit dan bumi bedanya," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Ngabalin pun menyebut Indonesia adalah negara berdaulat. Maka, dia menganggap tidak ada pemisahan karena Papua merupakan bagian dari Indonesia.
"Negara ini negara berdaulat. Indonesia adalah Papua, dan Papua adalah Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya saat ditanya soal tuntutan referendum Papua, enggan berkomentar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menegaskan bahwa adanya tuntutan untuk melakukan referendum terhadap Papua merupakan hal yang tidak tepat. Sebab kata dia, Papua secara jelas merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wiranto kemudian menjelaskan bahwa wialayah Papua dan Papua Barat sudah sah berada dalam NKRI berdasarkan dengan New York Agreement.
"Tuntutan referendum saya kira sudah pada tidak pada tempatnya. Tuntutan referendum itu saya kira tak lagi harus disampaikan karena apa? NKRI sudah final. New York agreement yang pernah dilaksanakan di tahun 60-an itu sudah mengisyaratkan bahwa Irian Barat waktu itu sekarang Papua dan Papua Barat, sudah sah menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga NKRI sudah final, NKRI harga mati termasuk Papua dan Papua Barat," kata Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement