Advertisement
Kemenkominfo Deteksi 300.000 URL Hoaks Perkeruh Konflik Papua
Petugas INAFIS Mabes Polri bersama Polda Papua Barat melakukan olah tempat kejadian perkara pembakaran kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Selasa (27/8/2019). - ANTARA / Toyiban
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 300.000 tautan atau Uniform Resource Locator (URL) hoaks terkait kerusuhan di Papua. Ini dimanfaatkan salah satu pihak untuk memperkeruh suasana.
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu mengatakan bahwa ratusan ribu URL itu telah diblokir pemerintah agar tidak sampai ke masyarakat Papua.
Advertisement
“Saya tidak bisa membayangkan akan terpapar ke saudara-saudara kita di Papua untuk menerima hoaks. Terutama hasutan provokatif yang kemudian dapat melukai perasaan saudara-saudara kita di Papua,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Ferdinan menjelaskan bahwa hasil penelurusan Kemenkominfo, serbuan ratusan ribu URL hoaks itu bersumber dari dalam dan luar negeri. Akan tetapi pihaknya langsung memblokirnya.
“Perlakuan kita sama ya bukan darimana sumber hoaks itu berasal tapi konten hoaksnya. Mau dari luar, dari dalam, tindakan yang diambil Kominfo sama yakni memblokir kontennya, akunnya dan kemudian kalau di dalam negeri proses penegakan hukumnya kita bekerjasama dengan Polri untuk proses penegakan hukumnya,” jelasnya.
Ferdinan menuturkan bahwa hoaks dilakukan dengan sengaja oleh para pendengung atau buzzer. Jika sebelumnya dilakukan perorangan, kini mereka bekerja sama.
“Ada awal mula di Senin, Selasa pekan lalu kami masih berupa perseorangan. Tapi belakangan ini isu ini diakumulasi dikuatkan oleh buzzer-buzzer yang terkoneksi satu sama lain. Mereka saling me-retweet, saling mem-blow up, me-reply, meng-comment satu sama lain. Sehingga terjadi trending dan cukup viral di medsos,” Ucapnya.
Sementara itu untuk menghidari informasi palsu di Papua, Menkominfo memperlambat akses internet di sana. Ini dilakukan hingga situasi kondusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
