Advertisement
Wiranto Pastikan Penyebab Konflik Papua Diproses Hukum
Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wirantosaat menggelar jumpa pers terkait konflik Papua di Jakarta, Jumat (30/8/2019). - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengadakan pertemuan dengan tokoh Papua yang berada di luar daerah tersebut. Sebelumnya dia juga berkunjung ke Bumi Cendrawasih untuk berdialog dengan tokoh setempat.
Wiranto mengatakan bahwa pertemuan dalam rangka membicarakan konflik yang terjadi di sana. Dia dan para tokoh menyesalkan peristiwa itu.
Advertisement
“Hanya karena ucapan tidak pantas dari oknum, dari ucapan itu kemudian menyebar menjadi viral dan menyebabkan adanya emosi dan ketersinggungan dari saudara kita di Papua dan Papua Barat sehingga menimbulkan masalah seperti ini,” katanya di kantornya, Jumat (30/8/2019).
Wiranto menjelaskan bahwa konflik ini kemudian ditunggangi orang tak bertanggung jawab dan menjadi demo anarkistis. Hal ini mengakibatkan banyak kerugian seperti adanya pembakaran dan perusakan.
Mereka yang mengadu domba, kata Wiranto, dipastikan bakal dihukum. Proses hukum tersebut saat ini sedang berlangsung baik di Papua ataupun Malang dan Surabaya untuk mengungkap penyebab terjadinya konflik.
“Pagi tadi saya cek di Jawa Timur. Proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya, lima orang diskorsing termasuk Danramil, seorang mayor. Dan seorang Babinsa, lanjut ke tahap pemeriksaan selanjutnya karena diduga tindakan yang merugikan disiplin TNI. Sedang tiga lainnya masih saksi,” jelasnya.
Untuk warga sipil, dua orang sudah ditangkap dan dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena melakukan ujaran kebencian. Sementara di Papua yang melakukan anarkistis juga ditangani secara hukum.
“Kami jamin bahwa tidak ada yang lolos dari jerat hukum pada saat melawan hukum,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
