Advertisement
Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Pendamai Konflik Papua
Api membakar sebuah bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). - Antara/Indrayadi TH
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendamai Konflik, di Papua.
"Anggotanya 90 persen harus warga Papua asli, mereka yang tahu pasti masalah internalnya di Papua, sisanya bisa diisi para petugas maupun pejabat Jakarta yang sehari hari bertanggung jawab soal Papua," kata Ridlwan menanggapi situasi Papua, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Advertisement
Dia menilai, ada semacam operasi propaganda opini di media sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Papua merdeka.
"Foto dan video dari dalam Papua disebarkan oleh influencer OPM (organisasi papua merdeka) di luar negeri menggunakan jaringan VSAT satelit, informasi tandingan dari warga asli Papua terhambat karena paket data internet diblokir," katanya.
Ridlwan berharap Presiden Jokowi segera menunjuk satu pejabat yang berwenang mengendalikan situasi Papua. "Harus satu pintu dan satu komando, misalnya Presiden bisa menunjuk Kepala BIN atau siapapun yang punya kemampuan meredam eskalasi konflik di Papua. Satu orang, satu pintu," kata Ridlwan.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purn Hinsa Siburian mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terpengaruh dengan berita atau isu yang tidak jelas kebenarannya (hoaks).
"Karena di era sekarang ini kan, masalah media ini, informasi ini, kalau kita tidak cerna dengan baik itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi, begitu kita mendengar berita seyogyanya, kami berharap, kita cerna," kata Hinsa usai bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
Ia pun meyakini masyarakat di Papua adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. "Jadi, kita imbau dengan adanya isu-isu, jangan mudah terpengaruh," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Advertisement
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025, Cek Lokasinya di Sini
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement
