Advertisement
Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Pendamai Konflik Papua
Api membakar sebuah bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). - Antara/Indrayadi TH
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendamai Konflik, di Papua.
"Anggotanya 90 persen harus warga Papua asli, mereka yang tahu pasti masalah internalnya di Papua, sisanya bisa diisi para petugas maupun pejabat Jakarta yang sehari hari bertanggung jawab soal Papua," kata Ridlwan menanggapi situasi Papua, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Advertisement
Dia menilai, ada semacam operasi propaganda opini di media sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Papua merdeka.
"Foto dan video dari dalam Papua disebarkan oleh influencer OPM (organisasi papua merdeka) di luar negeri menggunakan jaringan VSAT satelit, informasi tandingan dari warga asli Papua terhambat karena paket data internet diblokir," katanya.
Ridlwan berharap Presiden Jokowi segera menunjuk satu pejabat yang berwenang mengendalikan situasi Papua. "Harus satu pintu dan satu komando, misalnya Presiden bisa menunjuk Kepala BIN atau siapapun yang punya kemampuan meredam eskalasi konflik di Papua. Satu orang, satu pintu," kata Ridlwan.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purn Hinsa Siburian mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terpengaruh dengan berita atau isu yang tidak jelas kebenarannya (hoaks).
"Karena di era sekarang ini kan, masalah media ini, informasi ini, kalau kita tidak cerna dengan baik itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi, begitu kita mendengar berita seyogyanya, kami berharap, kita cerna," kata Hinsa usai bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
Ia pun meyakini masyarakat di Papua adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. "Jadi, kita imbau dengan adanya isu-isu, jangan mudah terpengaruh," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Advertisement
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Advertisement
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
Soal Kecelakaan di Bromo, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT
Advertisement
Korut Kecam Latihan Militer Bersama Korsel, Jepang dan AS
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
