Advertisement
Pemerintah Diminta Tak Main Blokir Internet Papua, Fahri Hamzah: Masalah Ditumpuk di Karpet Istana
Fahri Hamzah. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Keputusan pemerintah memblokir layanan Internet di Papua merespons gelombang demonstrasi soal rasis justru menuai kritik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalihkan akar masalah yang menyebabkan kerusuhan di Papua.
Advertisement
Hal tersebut dikatakan Fahri dalam akun twitternya @Fahrihamzah pada Sabtu (24/8/2019).
Tudingan Fahri tersebut lantaran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat.
BACA JUGA
"Ayo Istana. Jangan bikin rusak suasana. Ngobrol dong. Jangan main blokir saja dan mengalihkan masalah," tulis Fahri dalam twitternya yang dikutip Suara.com, Sabtu (24/8/2019).
Fahri menuturkan, seharusnya pemerintah mengajak warga Papua berdialog, bukan memperkeruh suasana dengan cara melakukan pemblokiran akses Internet.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan kerusuhan yang ada di Papua dan Papua Barat.
"Jangan selesaikan masalah dengan menumpuknya di bawah karpet Istana. Nanti bau busuk bikin rusak suasana," kata dia.
Untuk diketahui, Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Pembatasan tersebut, menurut pihak Kemenkominfo dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Kemenkominfo juga telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
Dari Jogja, Hanbok Batik Djadi Batik Tembus Pasar Global
Ini Daftar Sektor yang Tetap WFO Saat WFA Lebaran 2026
Drone Jatuh di Kaesong, Korea Selatan Gerebek 18 Lokasi
Advertisement
Kasus Penganiayaan Ojol di Jakbar Berakhir Damai Lewat Mediasi
KPK Sita Uang 50.000 Dolar AS dari Penggeledahan Ketua PN Depok
Tewas di Sumur Tua, Polisi Dalami Aktivitas Terakhir Remaja Ponorogo
Tradisi Bukber Masih Menguat di Tengah Gaya Hidup Modern
Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Siapkan 50 Ribu Tiket Gratis
Advertisement
PPATK Telusuri Aliran Dana Jaringan Etomidate di Tanjung Priok
Viral Dugaan Kebocoran Data 58 Juta Siswa, Ini Kata Menko PMK
Diskon Transportasi Mudik Lebaran 2026 Capai Rp911 Miliar
Dakwaan Jaksa: Polisi Wanita Aniaya Suami hingga Tewas
Warga Diimbau Jauhi Air Cisadane Seusai Kebakaran Gudang Kimia
Advertisement
Pemerintah Siapkan Skema APBN untuk Bayar Utang KCJB Rp1,2 T per Tahun
Berita Pilihan
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Advertisement
Ke Pantai Selatan Jogja Kini Bisa Naik Bus KSPN, Simak Jadwalnya
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Pacitan dan Bantul, BMKG Minta Publik Tak Berspekulasi
- Simak Tips Berburu Tiket Kereta Api Lebaran 2026
- BRIN Kembangkan Nature-based Solutions untuk Lindungi Bandara YIA
- Bank Jateng-HIPWIN Perkuat Sinergi untuk UMKM Warteg
- Warga Dusun Semuten Akhirnya Nikmati Air Bersih dari Bantuan Sumur Bor
- Kecelakaan Maut di Jalur Solo-Sragen, Satu Orang Meninggal
- Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 10 Februari 2026
Advertisement
Advertisement
