Advertisement
PNS hingga TNI Terindikasi Menolak Pancasila, BPIP: Upaya Mengganti Pancasila Sudah Tinggi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Upaya menolak Pancasila terindikasi terjadi di lingkup aparat negara.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menyebut perilaku intoleransi dan upaya mengganti Pancasila dari internal masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi.
Advertisement
"Karena itu, BPIP akan terus melakukan sosialisasi Pancasila dan akan menjadikan Pancasila sebagai pegangan bagi laku manusia," kata Hariyono kepada pers usai seminar nasional "Pancasila sebagai Platform Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" di Auditorium kampus Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Senin (19/8/2019).
Menurut Hariyono berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri, pada 2017, menyebutkan, ada sebanyak 19,4 persen aparat sipil negara (ASN) yang menyatakan tidak setuju pada Pancasila. Hasil survei lainnya, kata dia, juga menyebut ada sekitar tiga persen personil TNI yang juga menolak Pancasila.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga mengatakan, ada sekitar 23,4 persen mahasiswa menolak Pancasila dan setuju dengan jihad, sedangkan SMA sekitar 23,3 persen yang tidak setuju dengan Pancasila dan setuju dengan jihad. Sementara itu, 18,1 persen pegawai swasta mengatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
Menurut Hariyono, Pancasila adalah ideologi bangsa yang berupa pemikiran, berisi nilai-nilai luhur bangsa. "Karena itu, ideologi harus terus dirawat dan dipelihara, agar tidak tergerus dan luntur," katanya.
Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Malang ini menceritakan, karena Pancasila itu pemikiran, sehingga pemikiran orang tuanya belum tentu sama dengan pemikiran anaknya. "Ada anak seorang Pancasilais menjadi menolak Pancasila, dan ada juga anak seorang kiai menjadi teroris," katanya.
Hariyono menambahkan, kondisi masyarakat saat ini terjadi distorsi pemahaman terhadap Pancasila. "Ada elite yang mengaku Pancasila, tapi kenyataannya dia korupsi. Koruptor itu anti Pancasila," katanya.
Pada tahapan berikutnya, menurut dia, distorsi pemahaman terhadap Pancasila bisa terjadi karena kurangnya keteladanan, adanya sikap inklusivisme, dan intoleran.
"Karena itu, BPIP akan melakukan sosialisasi Pancasila lebih intensif untuk melakukan internaliasi Pancasila, sehingga menjadi pegangan dan laku hidup," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Jumlah RTLH di Bantul Cukup Tinggi, Alokasi Perbaikan RTLH Setiap Tahun Masih Sedikit
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement