Temuan Ulat hingga Dugaan Keracunan, SPPG Gagaksipat Boyolali 5 Diadukan
PAUD/KB Kids Fun Education Boyolali mengadukan SPPG Gagaksipat 5 terkait dugaan keracunan MBG, temuan ulat, dan hasil pemeriksaan laboratorium.
Ilustrasi PNS./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan PNS bekerja dari rumah.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeberkan kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibolehkan untuk kerja di rumah. Karena ternyata tidak semua PNS dan ASN yang bisa bekerja di luar kantor jika nantinya aturan ini benar-benar berlaku.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, beberapa PNS yang tidak bisa kerja di rumah adalah mereka yang bertugas di bidang pelayanan. Contohnya adalah PNS seperti tenaga pendidik seperti guru dan dosen hingga tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.
“Siapa saja yang tidak boleh bekerja di rumah untuk para pegawai PNS. Salah satunya adalah PNS yang melakukan tugasnya secara tatap muka dengan pelayanan publik. Seperti dosen, guru ataupun dokter," kata Bima di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Sedangkan yang boleh untuk bekerja di rumah yakni para peneliti yang mana tidak diharuskan bertatap muka dengan masyarakat.
"Yang tidak perlu hadir di kantor itu siapa? Kalau dia merupakan pelayanan publik, langsung kepada masyarakat seperti dokter, guru, ya harus tetap. Enggak mungkin kan dokter itu, tetap harus ada,” ujarnya.
Menurut Bima, mereka yang bisa kerja di luar kantor adalah PNS yang tidak bekerja sebagai pelayanan masyarakat. Salah satu contohnya adalah peneliti dan programer.
“Siapa saja yang bisa dari rumah? Peneliti kan bisa di mana saja bekerja. Pranata komputer, kalau dia bikin program komputer bisa di mana saja," ucapnya.
Bima menambahkan, saat ini kementerian sudah menetapkan PNS bekerja di rumah dalam beberapa tahun ini, sehingga, dalam pelaksanaan PNS bekerja dari rumah tak harus serentak.
"Mungkin ada beberapa unit yang bisa, tidak harus semua bersamaan," ujar Bima.
Kemudian, Bima mengatakan PNS yang bekerja untuk di rumah akan diawasi dengan ketat. Hal ini mencegah PNS yang malas bekerja.
"Misalnya memastikan kinerja yang bersangkutan. Bagaimana, betul enggak dia di rumah kerja, atau tidur-tidur saja. Itu kan harus dibuat terlebih dahulu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
PAUD/KB Kids Fun Education Boyolali mengadukan SPPG Gagaksipat 5 terkait dugaan keracunan MBG, temuan ulat, dan hasil pemeriksaan laboratorium.
Sleman meraih peringkat terbaik I Parasamya Karya Kencana Regional 3 berkat sinergi lintas sektor dalam program GENTING.
Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri dan Kapolri Suyudi di Hambalang, di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan.
OJK mencatat hampir 1,5 juta pemain judi online di Jateng. Dana dari utang meningkat hampir 80 persen sejak 2024.
Kulit lansia lebih rentan terhadap sinar UV akibat penurunan kolagen dan melanin. Kenali penyebab serta cara melindunginya.
CPW menilai RUU Penyadapan mendesak untuk menyelaraskan 12 UU sekaligus memperkuat perlindungan privasi warga negara.