Ini 3 Isu Prioritas Yang Bakal Jadi Bahasan Muktamar V PKB

Newswire

Senin, 19 Agustus 2019 - 10:47 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

PKB. - Antara

Harianjogja.com, BALI - Tiga isu prioritas akan diangkat dalam Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, pada 20-22 Agustus 2019.

"Ada tiga prioritas isu yang akan menjadi concern selama Muktamar. Yang pertama adalah pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul, SDM yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing," ujar Ketua DPP PKB sekaligus Ketua SC Muktamar V PKB, Ida Fauziyah, di Badung, Senin

Menurutnya, isu tersebut selaras dengan dengan concern Presiden Joko Widodo pada lima tahun yang akan datang yaitu pada SDM yang unggul untuk membangun Indonesia maju.

Ia mengatakan, prioritas kedua adalah pihaknya akan memprioritaskan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka memberdayakan kaum mustadh'afin, kaum yang lemah dan yang terlemahkan.

BACA JUGA

Ketiga adalah pengembangan dakwah sosial dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai yang beradab.

"Saya kira kebutuhan masyarakat saat ini adalah bagaimana dakwah yang memberikan rasa aman bagi seluruh stakeholder bangsa ini," kata Ida Fauziyah.

Menurutnya, dakwah yang dikembangkan adalah dakwah yang Rahmatan lil Alamin yang memberikan kedamaian bagi seluruh warga bangsa.

Ida Fauziyah menjelaskan, Muktamar V PKB juga akan membahas sejumlah isu seperti platform Partai Kebangkitan Bangsa lima tahun kedepan, merumuskan garis besar program partai untuk lima tahun yang akan datang dan membahas AD/ART partai.

"Selain itu kami akan membahas dan kemudian memberikan rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjalankan pemerintahan kedua beliau pada lima tahun kedepan," katanya.

Ida Fauziyah menambahkan, rekomendasi yang akan diberikan tersebut adalah saran-saran strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak akan membahas terkait permasalahan menteri karena itu domain dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara