Advertisement
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Gemawan: Hendaknya Konsultasi dengan Rakyat Setempat

Advertisement
Harianjogja.com, PONTIANAK - Rencana Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Kalimantan Barat Laili Khairnur. Namun ia berpendapat agar pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan rakyat di Pulau Kalimantan.
"Minimal melakukan survei terkait rencana itu," kata Laili Khairnur saat dihubungi di Pontianak, Minggu (18/8/2019).
Advertisement
Lembaga Gemawan dibentuk 1999, bertujuan memberdayakan masyarakat desa yang bersifat otonom secara politis, mandiri secara ekonomi, dan hidup dengan mempertahankan kearifan lokal dan mengadopsi kesetaraan gender. Program kerjanya meliputi 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).
Menurut Laili, pemerintah harus berkonsultasi dengan rakyat di Kalimantan atau setidaknya ada aktivitas konsultasi publik, untuk menjelaskan apa dampak negatif dan positifnya ketika suatu wilayah dijadikan ibu kota negara.
"Kemudian, berapa area yang diperlukan, bagaimana dengan hutan. Apakah juga berdampak jika ada pembukaan lahan dalam skala besar. Selain itu, apakah hanya pusat administrasi kenegaraan saja, seperti Malaysia yang memisahkan pusat administrasi negara di Putrajaya dan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis," kata aktivis perempuan itu.
Intinya, menurut dia, rakyat Kalimantan juga harus dilibatkan dan diinformasikan risiko dan dampaknya sehingga bisa diantisipasi dan diminimalkan ke depan dampak dan risiko itu jika memang jadi dipindah ke Kalimantan.
"Pada dasarnya saya mendukung rencana itu, tetapi bagaimana menjadikan ibu kota negara yang ramah terhadap masyarakat lokalnya, ramah lingkungan, ramah perempuan dan anak dan ramah lainnya," kata dia.
Namun yang tidak kalah penting, menurut dia, adalah penghargaan terhadap nilai-nilai lokal. Khusus masyarakat adat dan lokal yang harus dijaga. "Prinsip kelestarian lingkungan menjadi basis, ramah perempuan dan anak, dan jangan sampai seperti Jakarta," kata dia.
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 RI, meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo, "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan."
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement