Advertisement
4 Angota DPD Terpilih Tolak Ibu Kota Pindah dari Jakarta, Ini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Sejumlah anggota DPD terpilih menolak pemindahab ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa.
Empat orang anggota DPD RI terpilih dari Jakarta untuk periode 2029-2024, Jimly Asshiddiqie, Fahira Idris, Sabam Sirait, dan Sylviana Murni mendatangi Balai Kota untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (25/7/2019).
Advertisement
Usai pertemuan, kepada awak media keempat orang itu menyatakan menolak rencana pemindahan Ibu Kota.
Salah satu anggota DPD terpilih, Fahira Idris mengaku sudah membicarakan ihwal pemindahan ibu kota dengan tiga anggota lainnya. Keempatnya sepakat menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain.
"Kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD DKI Jakarta tidak setuju bila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, daerah lain," ujar Fahira.
Menurutnya, penolakan tersebut berasal dari masyarakat Jakarta yang sependapat dengannya menolak rencana tersebut. Namun ia menyebut aspirasi yang ia ketahui hanya dari warga Jakarta bukan dari daerah lain.
"Mungkin beda lagi dengan aspirasi warga lain terutama warga Kalimantan mungkin mereka setuju," kata Fahira.
Ia menyebut pemindahan ibu kota akan memakan biaya hingga triliunan rupiah. Menurutnya dana tersebut lebih baik dialihkan untuk keperluan lain yang lebih krusial bagi masyarakat.
"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa," jelas Fahira.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, lokasi pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa yakni ke Kalimantan tidak ada masalah. Menurutnya untuk instrumen lokasi tersebut diklaim bisa dijadikan ibu kota negara.
Diketahui, pemerintah telah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luasan lahan yang berbeda-beda untuk dijadikan lokasi pemindahan ibu kota. Namun, Menteri Siti Nurbaya tidak menjelaskan lebih lanjut instrumen lokasi yang sudah dipelajari untuk pemindahan ibu kota negara.
"Lokasi tanya Menteri Bappenas kan dia mesti milih dulu di mana lokasinya. Tapi sudah saya pelajari insturumennya memungkinkan, jadi tidak ada masalah," ujar Siti Nurbaya Bakar di Gedung Kemenko Perekonomian, Jumat (28/6/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement

Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement