Ada 3 Opsi Pemindahan Ibu Kota, Ini Sejumlah Daerah yang Jadi Pilihan

Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI - Dwi Prasetya
29 April 2019 18:07 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah memaparkan sejumlah opsi terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut ada tiga alternatif yang mungkin dilakukan dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara.

Alternatif pertama, kata Bambang, yakni ibu kota tetap berada di Jakarta. Namun, nantinya akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas dan sekitarnya.

"Dibuat government district atau distrik khusus untuk pemerintahan yaitu daerah di seputaran istana dan Monas dan sekitarnya akan dibuat khusus hanya kantor pemerintahan, khususnya kementerian atau lembaga. Ini alternatif pertama, yang berarti harus mengubah peruntukan di wilayah sekitaran Istana dan Monas. Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," ujar Bambang dalam paparannya saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi yang membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Bambang menuturkan, nantinya distrik pemerintahan akan dibuat dengan adanya konektivitas Light Rapid Transit (LRT) dan monorail untuk memudahkan aktivitas di sekitar istana dan Monas.

"Kami akan bahas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk alternatif satu, intinya distrik pemerintahan ini akan dibuat konektivitas dengan LRT dan monorail sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor K/L di seputaran Istana dan Monas," kata dia.

Kemudian, alternatif kedua yakni mencontoh Malaysia. Ia mengemukakan memindahkan pusat pemerintahan yang dekat dengan Jakarta, yaitu sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Seperti Putra Jaya (Malaysia) adalah memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta, misalnya seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan tetapi mungkin kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah metropolitan Jakarta," kata dia.

Bambang menyebut untuk lokasi yang jadi alternatif yakni di daerah Jonggol, Jawa Barat dan Maja, Banten.

"Untuk alternatif kedua, radius 60-70 kilometer dari Jakarta. Misalkan daerah yang pernah dibahas Pak Soeharto yaitu Jonggol, Jawa Barat, maupun daerah Maja yang ada di Banten," tutur Bambang.

Sementara alternatif ketiga, yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa. Hal tersebut mencontoh negara-negara lain seperti Brazil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang dekat Amazon, kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne, Astana di Kazakstan dan juga Myanmar ke Nypyidaw.

"Alternatif ketiga, intinya kita ingin lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, saat ini menyumbang 58 persen dari PDB, tapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa kemudian syarat utamanya adalah ketersediaan lahan yang luas karena pada intinya adalah membangun kota baru dan tentunya akan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, di samping para ASN harus bersedia pindah dari posisi di Jakarta ke kota baru tersebut," katanya.

Sumber : Suara.com