Advertisement
Wapres JK : Bukan Kota Cerdas, yang Penting Wali Kota Cerdas
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara Rating Kota Cerdas Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (12/7/2019). JIBI/Bisnis - Anggara Pernando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Tren kota cerdas menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan masyarakat diharapkan memilih pimpinan daerah yang cerdas, sehingga melahirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Menurut JK, masyarakat membutuhkan layanan lebih baik serta lebih cepat. Ini hanya dapat tercipta dengan dukungan teknologi. “Sebenarnya bukan [hanya] kota cerdas [yang dibutuhkan],[justru] yang [lebih] penting wali kota cerdas,” kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Advertisement
Menurut Jusuf Kalla, peralatan dan teknologi untuk mengoperasikan kota cerdas dapat dibeli. Akan tetapi hanya bupati dan wali kota yang cerdas dapat memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan kotanya.
“Kalau tidak [meski memiliki peralatan dan teknologi tapi kepala daerahnya tidak cerdas] maka kota itu akan tetap konvensional,” katanya.
Jusuf Kalla, yang juga pengendali Grup Bukaka pada masa mudanya ini, menuturkan kota yang konvensional adalah kota yang masih sibuk membereskan permasalahan mendasar seperti sampah, banjir kawasan kumuh hingga kemacetan.
“Semua itu tentu harus diselesaikan [oleh pemimpin daerah yang cerdas] untuk mendapat peringkat [kehidupan kota] yang lebih baik. Mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya. [Dengan pemimpin cerdas maka mengelola kota] harus lebih mudah,” ujar Jusuf Kalla.
Selain mampu berpikir cerdas, pemimpin daerah juga harus punya sikap yang keras. Jusuf Kalla mencontohkan pola kepimpimam Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya.
“Di samping cerdas juga keras. Ibu Risma, sakit-sakit pun datang ke sini, saya terima kasih sekali lagi. Semua itu menggambarkan bahwa pengelolaan kota tidak bisa menggambarkan alat semata, tapi pada kemauan dan juga kecerdasan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
