Advertisement
KPK Sebut Parpol Enggan Diaudit Total Soal Dana

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tiga masalah utama partai politik menyusul pertemuan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Jumat (28/6/2019).
Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait penguatan kapasitas partai politik yang digaungkan KPK kepada seluruh partai politik (parpol) di Indonesia.
Advertisement
Dalam penyampaiannya, Syarif mengaku ada beberapa masalah dan sering terjadi di sejumlah parpol di Indonesia. Masalah itu adalah keterbukaan dana parpol, kaderisasi parpol serta penegakan etik pada setiap parpol.
"Kita lihat di keterbukaan dana parpol, tak ada satu pun yang transparan. Tak satu pun yang mau diaudit secara keseluruhan sehingga dana parpol dari mana asalnya, dipakai untuk apa saja. Itu sama saja hutan belantara," kata Syarif dikutip situs resmi KPK, Sabtu (29/6/2019).
Sementara terkait kaderisasi parpol, menurut Syarif, masih banyak parpol yang tidak mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah atau anggota dewan. Parpol lebih cenderung memilih orang di luar partai yang bermodal tinggi.
Adapun terkait penegakan etik, Syarif menilai parpol tidak menerapkannya secara tegas. Dia juga mengatakan bahwa parpol masih menjadi sumber korupsi. Oleh karena itu, dia berharap parpol bisa melakukan perubahan.
"Itu bisa dilakukan sebagai komitmen penguatan parpol di Indonesia.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement