Advertisement
KPK Sebut Parpol Enggan Diaudit Total Soal Dana
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif - Antara/Hafidz Mubarak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tiga masalah utama partai politik menyusul pertemuan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Jumat (28/6/2019).
Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait penguatan kapasitas partai politik yang digaungkan KPK kepada seluruh partai politik (parpol) di Indonesia.
Advertisement
Dalam penyampaiannya, Syarif mengaku ada beberapa masalah dan sering terjadi di sejumlah parpol di Indonesia. Masalah itu adalah keterbukaan dana parpol, kaderisasi parpol serta penegakan etik pada setiap parpol.
"Kita lihat di keterbukaan dana parpol, tak ada satu pun yang transparan. Tak satu pun yang mau diaudit secara keseluruhan sehingga dana parpol dari mana asalnya, dipakai untuk apa saja. Itu sama saja hutan belantara," kata Syarif dikutip situs resmi KPK, Sabtu (29/6/2019).
Sementara terkait kaderisasi parpol, menurut Syarif, masih banyak parpol yang tidak mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah atau anggota dewan. Parpol lebih cenderung memilih orang di luar partai yang bermodal tinggi.
Adapun terkait penegakan etik, Syarif menilai parpol tidak menerapkannya secara tegas. Dia juga mengatakan bahwa parpol masih menjadi sumber korupsi. Oleh karena itu, dia berharap parpol bisa melakukan perubahan.
"Itu bisa dilakukan sebagai komitmen penguatan parpol di Indonesia.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penumpang LRT Jakarta Tembus 1,1 Juta pada 2025
WNI Korban Pengantin Pesanan di China Akhirnya Dipulangkan
BNPB Jalankan OMC Percepat Penanganan Longsor Cilacap
Dewas KPK Telusuri Dugaan Penyidik Enggan Panggil Bobby Nasution
Advertisement
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Begini Respons Pemerintah
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu PP KUHAP
Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Jadi Terdakwa Gratifikasi Rp137 M
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Advertisement
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Advertisement
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Polresta Jogja Gelar Operasi Zebra 2025, ETLE Diperketat
- Penelitian Terbaru, Saffron untuk Terapi Memori pada Pasien Alzheimer
- Marselino Dipastikan Tampil di SEA Games 2025 untuk Indonesia
- Permintaan MBG Dongkrak Harga Telur Ayam Ras
- UMKM Bantul Tembus 96.420 Unit, Jadi Penopang Ekonomi Daerah
- Aturan Registrasi Kartu SIM Diubah, Masa Transisi Satu Tahun Disiapkan
- Pakistan Siap Suplai Susu dan Unggas untuk Program MBG
Advertisement
Advertisement
