Advertisement
KPU Perlu Beri Penyuluhan dan Pendidikan Kepemiluan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Pemilhan Umum (KPU) didorong untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang kepemiluan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron. Menurutya, sebagian besar masyarakat hanya sebatas mengetahui tentang tanggal pelaksanaan pemilu. Masyarakat justru kurang paham bagaimana tata cara mengikuti selain adanya persoalan anggaran masih menjadi problematika tersendiri.
Advertisement
Hal tersebut diungkapkan Herman usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Gedung DPR, Rabu (19/6/2019).
“Komisi II DPR pada rapat ini banyak memberikan saran kepada penyelenggara Pemilu. Khusus kepada KPU, kami mengimbau bahwa pendidikan tentang Kepemiluan sangat penting untuk dilakukan ke depannya,” tegas legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Meski program pendidikan kepemiluan tersebut sangat baik, namun dari sisi anggaran sangat jauh kekurangannya. Karena itu Herman mengungkapkan bahwa dalam RDP ada usulan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk tahun anggaran 2020. Apalagi, jelas Herman, pada tahun 2020 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
“KPU telah merespon dengan membentuk struktur organisasi baru yang membidangi tentang pendidikan pemilu. KPU juga mengusulkan untuk penambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk tahun anggaran 2020. Usulan tersebut disetujui Komisi II dan akan dibahas dalam rapat pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya,” ujar Herman.
Sebelumnya, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim meminta persetujuan Komisi II DPR terkait penambahan anggaran Pagu Indikatif KPU tahun 2020 sebesar Rp1,201 triliun dan usulan realokasi anggaran KPU sebesar Rp310 miliar.
Penambahan anggaran tersebut di dalamnya termasuk kebutuhan KPU tahun anggaran 2020 terkait belanja operasional kantor untuk menyelenggarakan program pendidikan kepemiluan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement