Advertisement
Tak Tahu Sudah Dilarang Pemerintah, Pegawai Pemprov DKI Undang Muslimah HTI Lewat Google
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pegawai Pemprov DKI Jakarta sempat memasukkan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam daftar undangan rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP). Setelah dicek, pegawai tersebut ternyata memasukkan Muslimah HTI dari hasil pencarian Google.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai tersebut murni berasal dari ketidaktahuan.
Advertisement
“Maksudnya baik mengundang seluruh unsur masyarakat yang berkaitan dengan gender supaya dapat masukan-masukan lebih banyak. Ternyata karena kelalaian dan tidak tahu sama sekali bahwa lembaga tersebut sudah dilarang oleh pemerintah,” ujar Chaidir, Selasa (18/6/2019).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai tersebut bakal dikenai hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan atau tertulis.
BACA JUGA
Namun, Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati tidak dikenai sanksi terkait dengan diundangnya Muslimah HTI tersebut.
Chaidir mengatakan Tuty selaku kepala dinas sudah kooperatif dalam menanggulangi permasalahan tersebut.
“Sejauh ini kepala dinasnya sudah melakukan tugasnya sebagai kepala dinas, melakukan BAP itu sudah benar,” ujar Chaidir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
ATR-BPN Tegaskan Pemegang HGU Wajib Jaga Lingkungan
BNPB Kebut Perbaikan Akses Darat Terdampak Banjir dan Longsor
37 Ribu Lowongan Dibuka di Magang Nasional Batch III Kemnaker
Polisi Gagalkan Penarikan Paksa Mobil oleh Debt Collector
Advertisement
Mentan Kirim 207 Truk Logistik untuk Korban Bencana Sumatera
Gibran Tinjau Tiga Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
Kebakaran Hong Kong: 125 WNI Selamat, 5 Masih Dicari
Damri Operasikan 286 Bus Listrik Dukung NZE 2060
Dewas Periksa 2 Penyidik KPK Diduga Halangi Pemeriksaan Bobby Nasution
Advertisement
Prabowo Perintahkan Tambah Dana Penanganan Bencana Sumatera
BGN Bangun 8.200 SPPG untuk Perluas Makan Bergizi Gratis
PU Pastikan Jalur Medan-Aceh Bisa Dilalui Kendaraan Besar
Kebakaran Wang Fuk Court Hong Kong Tewaskan 159 Orang
Wapres Gibran Bertolak ke Sumatera, Pantau Penanganan Bencana
Advertisement
Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
Berita Pilihan
- Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
- Sudan Tawarkan Pangkalan Laut ke Rusia Demi Senjata Perang
- Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
- Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
- BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
Advertisement
Tekan Kenaikan Harga Pangan, DPRD DIY Dorong Operasi Pasar
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Bea Cukai Diancam Akan Dibubarkan, Begini Respons Dirjen Djaka
- TNI AU Kirim Ratusan Helibox untuk Bantu Korban Banjir Aceh
- Claudia Scheunemann Siap Perkuat Timnas di SEA Games 2025
- HDI 2025: Difabel Kritik Akses Publik DIY Masih Buruk
- Wali Kota Magelang Minta Dishub Siapkan Skema Arus Lalu Lintas Nataru
- Menteri Nusron Serahkan 546 Sertifikat Konsolidasi Tanah di Jateng
- Sampah Kiriman Menumpuk di Pantai Parangtritis Lagi
Advertisement
Advertisement
