Advertisement
Tak Tahu Sudah Dilarang Pemerintah, Pegawai Pemprov DKI Undang Muslimah HTI Lewat Google
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pegawai Pemprov DKI Jakarta sempat memasukkan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam daftar undangan rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP). Setelah dicek, pegawai tersebut ternyata memasukkan Muslimah HTI dari hasil pencarian Google.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai tersebut murni berasal dari ketidaktahuan.
Advertisement
“Maksudnya baik mengundang seluruh unsur masyarakat yang berkaitan dengan gender supaya dapat masukan-masukan lebih banyak. Ternyata karena kelalaian dan tidak tahu sama sekali bahwa lembaga tersebut sudah dilarang oleh pemerintah,” ujar Chaidir, Selasa (18/6/2019).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai tersebut bakal dikenai hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan atau tertulis.
BACA JUGA
Namun, Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati tidak dikenai sanksi terkait dengan diundangnya Muslimah HTI tersebut.
Chaidir mengatakan Tuty selaku kepala dinas sudah kooperatif dalam menanggulangi permasalahan tersebut.
“Sejauh ini kepala dinasnya sudah melakukan tugasnya sebagai kepala dinas, melakukan BAP itu sudah benar,” ujar Chaidir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Kantongi Hasil Audit Kerugian Negara Proyek Gedung Pemkab Lamongan
Rapat Pleno PBNU Pulihkan Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum
PPATK Terima 43,7 Juta Laporan 2025, Transaksi Judi Masih Dominan
Normalisasi Sungai Pascabanjir Padang Dikebut, Dikerjakan 24 Jam
Advertisement
Kaesang Tekankan Penguatan Struktur PSI Demi Target Pemilu 2029
KPK Dalami Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024
Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
Kemenhan: Porsche Berpelat Dinas di Halim Bukan Kendaraan Resmi
ESDM Kaji Batas Konsumsi LPG 3 Kg per KK, Usulan Belum Final
Advertisement
Anggaran Insentif Lebaran 2026 Disiapkan Rp13 Triliun, Ini Rinciannya
Korban Feri Tenggelam di Filipina Bertambah, 29 Orang Ditemukan Tewas
133 PMI Dideportasi dari Malaysia, 11 ABK Terseret Kasus Timah Ilegal
Program Makan Bergizi Gratis Diperluas, Penerima Tembus 60 Juta Orang
Kerugian Judi Online Capai Rp1.100 Triliun, Jadi Ancaman Serius
Advertisement
Menaker Dorong Pemagangan Perkuat SDM Seni dan Ekonomi Kreatif
Berita Pilihan
- Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
- Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
- IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
- Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
- Dampak MBG Akan Dibaca dari Pertumbuhan Otak dan Fisik Anak
Advertisement
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Bantul Siapkan BTT untuk Bencana
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Kamis 29 Januari 2026
- Bupati Magelang Dorong Optimalisasi PAD Lewat PBB-P2 2026
- AS Blokir Hasil Penjualan Minyak Venezuela Lewat Rekening Khusus
- Belanja Transfer Sepak Bola 2025 Pecahkan Rekor Global
- Cegah PMK pada Ternak, Bupati Gunungkidul Gencarkan Bebersih Kandang
- Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 29 Januari 2026, Tarif Tetap Rp8.000
- Insentif PPh 21 2026 Positif, tetapi Belum Dongkrak Daya Beli
Advertisement
Advertisement
