Indonesia Desak Israel Penuhi Hak Kerja Palestina
Ilustrasi Anak-Anak Tepi Barat Palestina. - Reuters/Mussa Qawasma Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia menyerukan kepada masyarakat dunia agar mendesak Israel untuk menghormati dan melaksanakan hak-hak ketenagakerjaan rakyat Palestina. Desakan itu disampaikan dalam International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine, di Jenewa , Swiss, Kamis (13/6/2019).
Seruan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa Hasan Kleib, yang diminta secara khusus oleh otoritas Palestina untuk menyampaikan pesan solidaritas atas nama wakil pemerintah negara-negara anggota PBB bagi pekerja dan rakyat Palestina.
BACA JUGA :
"Indonesia kembali mengimbau masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya bersama agar Israel segera menghentikan berbagai kebijakan dan tindakannya yang tidak manusiawi, dan mengakhiri pendudukan ilegal atas wilayah Palestina," kata Hasan, seperti dikutip dari rilis Perwakilan Tetap RI di Jenewa yang diterima di Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Dalam pertemuan yang dihadiri Direktur Jenderal International Labour Organization (ILO) Guy Ryder dan duta besar serta delegasi negara-negara anggota PBB tersebut, Duta Besar Hasan Kleib menekankan Indonesia sangat prihatin karena di ulang tahunya yang ke-100, ILO tengah membahas masa depan kerja layak, namun para pekerja Palestina justru terus menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
"Aksi blokade yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat tidak hanya membuat rakyat Palestina mengalami kesulitan mendapatkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial," kata dia.
Indonesia prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja di Palestina yang makin memburuk akibat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan tindakan Israel yang terus mengontrol mobilitas, keuangan dan perdagangan warga Palestina.
"Akibat tindakan Israel, Palestina mengalami penurunan tingkat partisipasi kerja hingga mencapai 43,5 persen dan termasuk 10 terendah dari 189 negara di dunia," ujar Hasan.
Karena itu, Hasan menambahkan, Indonesia mengecam keras aksi blokade Israel yang telah mengakibatkan krisis ekonomi dan ketenagakerjaan yang sangat parah di Palestina. Rakyat Palestina, terutama di wilayah Gaza, tentunya terpaksa harus mencari kerja di Israel karena tidak ada pilihan lain mengingat tingkat pengangguran yang sangat tinggi.
Indonesia juga sangat prihatin atas laporan bahwa para pekerja Palestina di Israel mengalami eksploitasi, pelecehan dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, seperti kondisi tempat kerja yang sangat buruk, kecelakaan kerja, dan pembayaran upah di bawah standar minimum.
Indonesia pun mendorong ILO untuk terus mendukung Palestina mencapai kerja layak bagi semua, dan semua pihak terkait, termasuk para pekerja dan pengusaha, perlu untuk memperkuat koordinasi dan dialog guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja Palestina.
Dalam pertemuan itu Dubes Hasan juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai program pengembangan kapasitas bagi rakyat Palestina dan akan selalu mendukung penuh perjuangan sah bangsa Palestina bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan demokratis dengan Ibukota Jerusalem Timur berdasarkan solusi dua-negara.
Pertemuan tahunan untuk menyuarakan solidaritas bagi pekerja Palestina itu juga dihadiri Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, Menteri ketenagakerjaan Palestina, Dirjen Arab Labour Organization Faiez al-Mutairi, dan wakil pekerja dan pengusaha Palestina.
Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya negara yang mewakili kelompok pemerintah dan permintaan khusus Palestina itu tentunya tidak terlepas dari peranan dan dukungan penuh pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina selama ini.
Sumber : Antara
