29.830 Calon Manajer KDKMP Masih Tunggu Penempatan, Ini Kata Wamenkop
Penempatan manajer KDKMP belum dimulai. Sebanyak 29.830 calon manajer telah mengikuti seleksi dan pelatihan.
ilustrasi. /Reuters
Harianjogja.com, BADUNG-- Gara-gara tidak punya kartu identitas, sebanyak 38 orang penduduk pendatang yang tiba di Kabupaten, Badung, Bali, menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) karena terjaring inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.
"Kami hari ini melakukan sidak kependudukan di dua tempat yaitu di wilayah Sibang Gede Kecamatan Abiansemal dan di Terminal Mengwi," ujar Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Badung, A.A Oka Ambara Dewi, di Mangupura, Kamis (13/6/2019).
Dalam sidak yang melibatkan tim gabungan terdiri dari TNI, Polisi, Dinas Perhubungan, Dinas Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, unsur desa dan kecamatan, Linmas serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu, petugas berhasil menjaring 24 orang warga tanpa identitas di Terminal Mengwi dan 14 orang warga di wilayah Sibang Gede.
Ia menjelaskan, sidak itu mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2016 tentang ketentraman dan ketertiban umum dengan jumlah delapan ketertiban umum yang perlu dilaksanakan sesuai perda tersebut.
”Saat ini sasaran kami adalah tertibnya administrasi kependudukan, dengan sanksi-sanksi berupa denda. Sesuai dengan Perda Kabupaten Badung, terdapat sanksi hukuman tiga bulan penjara dengan denda maksimal Rp25 juta," kata Oka Ambara.
Ia menambahkan, untuk kegiatan sidak yang berhubungan dengan arus balik Lebaran 2019, telah dimulai pada Minggu (9/6/2019) yang lalu dan sudah memulangkan tiga orang tanpa identitas pada hari tersebut.
"Pada Senin (10/6/2019) sampai dengan Selasa (11/6/2019) kami menjaring 25 orang tanpa identitas. Kemudian tiga orang kami pulangkan dan sisanya 22 orang sudah memiliki jaminan” ujarnya.
Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Dewa Made Budi Watsara mengatakan, sidang tipiring yang digelar tersebut diharapkan dapat menertibkan penduduk pendatang dan memberikan efek jera sehingga apabila nantinya mereka berpergian kembali selalu membawa identitas yang jelas.
”Untuk penduduk yang melakukan pelanggaran kami lakukan pembinaan dengan harapan pihak Satpol PP juga mendokumentasikan warga itu, sehingga saat ini yang baru datang kami akan bina dengan hukuman denda, kalau masih mengulangi lagi hukuman kedua akan lain lagi seperti dendanya akan ditinggikan," katanya.
Sidang yang diikuti 38 pemudik yang melanggar tersebut untuk menertibkan penduduk pendatang yang tidak membawa identitas dengan dikenakan denda Rp250 ribu atau 7 hari penjara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Penempatan manajer KDKMP belum dimulai. Sebanyak 29.830 calon manajer telah mengikuti seleksi dan pelatihan.
Utang pemerintah tembus Rp10.293,69 triliun per Juni 2026. Sebagian dividen BUMN akan kembali masuk APBN sebagai cadangan fiskal.
BU Printing & Packaging telah lebih dari 15 tahun menangani produksi buku untuk penulis, penerbit, kampus, sekolah, perusahaan hingga instansi
Harga minyak Brent mendekati US$90 per barel saat peluang pembukaan Selat Hormuz makin diragukan akibat konflik Timur Tengah.
Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pengembangan AI harus tetap menempatkan manusia sebagai pengendali dalam Center of Excellence AI di Jogja.
Makam mertua Djaduk Ferianto di Kuncen Lama dirusak. Pemkot Jogja menyoroti aturan biaya perawatan dan berencana menata pengelolaan makam.