Advertisement
Isu Referendum Aceh, Ini Kata Wiranto..
Menkopolhukam Wiranto. JIBI/Bisnis - Lalu Rahadian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kesempatan melakukan referendum di Indonesia sudah tertutup. Oleh karena itu, isu referendum pascapemilu 2019 dianggap tidak relevan jika kembali diperbincangkan. Pendapat itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantornya, Jumat (31/5/2019).
Wiranto menyatakan pandangannya itu usai menggelar pertemuan dengan beberapa purnawirawan TNI dan membahas soal isu referendum di Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam.
Advertisement
"Masalah referendum itu dalam khasanah hukum di Indonesia sudah selesai, nggak ada, karena beberapa keputusan-keputusan baik TAP MPR maupun UU sudah membahas sebelumnya dan sudah ada pembatalan," kata Wiranto.
Eks Panglima ABRI ini mengingatkan, TAP MPR Nomor 4 Tahun 1993 tentang Referendum sudah dibatalkan dengan TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998. Kemudian, UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum juga sudah dicabut.
Isu referendum di Aceh muncul setelah Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPP Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf (Mualem) meminta agar Aceh segera melakukan referendum.
Pernyataan itu disampaikan Mualem dalam sambutan buka puasa bersama sekaligus peringatan ke-9 tahun wafatnya Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro di Banda Aceh, Senin (27/5).
Mualem merupakan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. "Tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini [tuntutan referendum Aceh]. Jadi ketika hukum positif sudah tidak ada dan ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya. Jadi biar saja lah," tutur Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Prakiraan Cuaca Klaten Sabtu 27 April: Pagi Cerah Berawan, Sore Hujan
- Bersahabat! Tidak Ada Hujan di Wonogiri pada Prakiraan Cuaca Sabtu 27 April
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
Advertisement
1.119 WNI Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air dari Zona Konflik hingga Bencana Alam
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Advertisement
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
Advertisement
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Sabtu 27 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
