Advertisement
Isu Referendum Aceh, Ini Kata Wiranto..
Menkopolhukam Wiranto. JIBI/Bisnis - Lalu Rahadian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kesempatan melakukan referendum di Indonesia sudah tertutup. Oleh karena itu, isu referendum pascapemilu 2019 dianggap tidak relevan jika kembali diperbincangkan. Pendapat itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantornya, Jumat (31/5/2019).
Wiranto menyatakan pandangannya itu usai menggelar pertemuan dengan beberapa purnawirawan TNI dan membahas soal isu referendum di Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam.
Advertisement
"Masalah referendum itu dalam khasanah hukum di Indonesia sudah selesai, nggak ada, karena beberapa keputusan-keputusan baik TAP MPR maupun UU sudah membahas sebelumnya dan sudah ada pembatalan," kata Wiranto.
Eks Panglima ABRI ini mengingatkan, TAP MPR Nomor 4 Tahun 1993 tentang Referendum sudah dibatalkan dengan TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998. Kemudian, UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum juga sudah dicabut.
Isu referendum di Aceh muncul setelah Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPP Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf (Mualem) meminta agar Aceh segera melakukan referendum.
Pernyataan itu disampaikan Mualem dalam sambutan buka puasa bersama sekaligus peringatan ke-9 tahun wafatnya Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro di Banda Aceh, Senin (27/5).
Mualem merupakan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. "Tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini [tuntutan referendum Aceh]. Jadi ketika hukum positif sudah tidak ada dan ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya. Jadi biar saja lah," tutur Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sejumlah Bangunan hingga Jembatan Rusak Akibat Gempa M6,6 Melanda Nabire Papua
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Advertisement
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Advertisement
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Berita Pilihan
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
- PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
- Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
- Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Advertisement
