Advertisement
Pemeriksaan Pertama Batal, KPK Panggil Ulang Menag Lukman Hakim
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan keterangan pers atas OTT kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag), di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). - ANTARA/Nalendra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/5/2019) pekan depan.
Menag Lukman akan dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama yang menyeret tiga orang tersangka.
Advertisement
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan telah mengirimkan surat panggilan penjadwalan ulang ke kantor Menteri Agama untuk memanggil Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi bagi tersangka Romahurmuziy.
Surat tersebut telah dikirim pada Kamis (30/4/2019) untuk jadwal pemeriksaan ulang KPK pada Rabu (8/5/2019).
Sebelumnya, pada panggilan pertama, Rabu (24/4/2019), Menag Lukman urung hadir dengan alasan berkegiatan di Bandung, Jawa Barat.
"Jadi kami harap yang bersangkutan datang memenuhi panggilan penyidik," kata Febri dalam keterangannya, Jumat (3/5/2019).
Keterangan Menag Lukman diperlukan terutama terkait soal penyitaan uang senilai Rp180 juta dan US$30.000 dalam proses penyidikan beberapa waktu lalu saat menggeledah ruang kerjanya.
KPK saat itu menemukan uang lain tetapi tak disita lantaran diduga bagian dari honor sang menteri.
Dalam perkara ini, Romahurmuziy alias Rommy diduga telah menerima uang suap senilai Rp300 juta dari tersangka mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kab Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi.
Suap itu diduga diberikan demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim.
KPK juga menduga ada pihak internal Kemenag yang bersama-sama dengan Rommy dalam menerima aliran suap itu
Sementara dalam perkembangan lain, Rommy telah kembali menghuni sel tahanan KPK pada Kamis (2/5/2019) malam setelah 1 bulan dibantarkan ke RS Polri lantaran menjalani rawat inap karena sakit saluran pencernaan.
Febri Diansyah mengaku masa rawat inap Rommy di RS Polri sudah tidak diperlukan lagi. Kondisi Rommy disebutnya berangsur membaik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
