Advertisement
Menteri Budi Karya Bakal Evaluasi Peraturan Tarif Ojol
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin (22/4/2019). - Bisnis/Rinaldi M. Azka
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Setelah sepekan sejak berlaku mulai 1 Mei, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengevaluasi penerapan tarif ojek online. Evaluasi itu mencakup apakah jumlah penumpang turun setelah pemerintah memberlakukan biaya jasa ojek online yang baru.
"Kalau dalam satu minggu ada suatu hal yang perlu dievaluasi, akan kami evaluasi. Namanya peraturan kan bisa kami lakukan perbaikan-perbaikan demi kemanfaatan untuk stakeholder, terutama untuk pengendara dan pengguna," katanya, Kamis (2/5/2019).
Advertisement
Budi mengaku, penetapan tarif didasarkan pada usulan pengemudi. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan biaya jasa ojek online di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Makassar.
Tarif batas bawah untuk Zona I (Sumatra, Jawa, Bali) Rp1.850 per km, sedangkan batas atasnya Rp2.400 per km. Sementara itu, biaya jasa minimal atau dalam 4 km pertama Rp7.000--Rp10.000. Ketika ditambahkan 20% dari potongan aplikator, masyarakat perlu merogoh kocek antara Rp2.312-Rp3.000 per km.
Sementara itu, tarif batas bawah untuk Zona II (Jabodetabek) Rp2.000 per km dan batas atas Rp2.500 per km. Sementara itu, biaya jasa minimal dalam 4 km pertama antara Rp8.000-Rp10.000. Maka, besaran tarif yang harus dibayar penumpang menjadi Rp2.400-3.125 per km. Besaran ini merupakan tarif tambahan setiap kilometernya apabila pesanan lebih dari 4 km.
Untuk Zona III (Kalimantan, NTB, dan wilayah timur), tarif batas bawah Rp2.100 per km dan batas atas Rp2.600 per km. Sementara itu, biaya jasa minimal dalam 4 km pertama berkisar Rp7.000--Rp.10.000. Dengan demikian, besaran biaya jasa ojol per kilometer di Zona III antara Rp2.625--Rp3.250.
"Pasti ada keluhan. Oleh karenanya, saya kasih kesempatan satu minggu untuk mengevaluasi. Saya tidak lakukan massif. Kami lakukan di lima kota karena lima kota ini bisa menjadi barometer mengenai bagaimana reaksi mereka [penumpang]," ujar Menhub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
Advertisement
Advertisement
