Petugas Haji Daerah Dibatasi Minimal Setingkat Eselon IV

 Harianjogja.com, MEDAN—Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf memastikan petugas haji daerah (PHD) maksimal setingkat eselon IV pada musim haji 1447 H/2026 M. Hal ini guna memperkuat profesionalisme layanan bagi 221 ribu jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Kebijakan ini ditegaskan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan fokus pendampingan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.

Kebijakan tersebut disampaikan Irfan Yusuf didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus seusai membuka Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447H/2026M serta Pembukaan Diklat Terintegrasi PPIH Kloter, PHD, dan Pembimbing KBIHU di Asrama Haji Medan, Jumat (30/1/2026).

"Ya, dari pendaftaran sudah kita seleksi. Jadi, petugas haji daerah itu paling tinggi eselon IV," kata Irfan Yusuf.

Gus Irfan, sapaan akrabnya, menjelaskan pembatasan eselon ini bertujuan agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih profesional dan pelayanan terhadap jemaah dapat dimaksimalkan. Ia juga menegaskan larangan bagi pejabat di atas eselon IV, termasuk kepala daerah seperti bupati atau wali kota, menjadi PHD karena memiliki tanggung jawab struktural yang padat di daerah.

"Kalau ada pejabat di atas eselon IV, seperti eselon III, eselon II, apalagi I, pasti kita coret. Kemudian setelah itu, kita adakan seleksi. Hari ini ada diklat (pendidikan dan latihan) buat mereka," tegas Gus Irfan.

Menhaj RI juga menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah telah menutup pelaksanaan diklat bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

"Tadi pagi, kita menutup diklat untuk PPIH yang di Arab Saudi. Ada 1.600 orang, kita diklat selama 20 hari dan ditambah 10 hari online (daring)," paparnya.

Ia menekankan para PPIH harus sigap, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melayani 221 ribu jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

"Kami berharap mereka (petugas haji) bisa total melayani jemaah haji nantinya," tutur Menhaj Gus Irfan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut meminta seluruh petugas haji memberikan pelayanan optimal dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia berharap jemaah asal Sumatera Utara mendapatkan pendampingan terbaik agar dapat beribadah secara khusyuk dan membawa keberkahan bagi daerah.

"Kepada petugas, saya minta ikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh. Bangun kerja tim yang solid, jaga nama baik daerah, dan tanamkan prinsip, bahwa tugas ini adalah ibadah. Utamakan pelayanan, bukan untuk dilayani," jelas Bobby.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara Zulkifli Sitorus melaporkan kesiapan kelembagaan di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara berjalan baik. Ia menyebut proses verifikasi paspor jemaah telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung 100 persen dalam dua hari ke depan.

"Kami berkomitmen penuh menyukseskan visi besar bapak Menteri. Meski ada kendala teknis di lapangan, tapi kami siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus kami perkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara," tegas Zulkifli, sembari menekankan kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan pembatasan PHD maksimal eselon IV agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin terfokus dan terstruktur.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara