Iuran Anggota Seret, Krisis Keuangan PBB Memburuk

Harianjogja.com, HAMILTON—Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan krisis keuangan PBB kian memburuk akibat tunggakan iuran negara anggota yang belum dibayarkan, sehingga mengancam pelaksanaan program dan stabilitas anggaran organisasi tersebut. Peringatan itu disampaikan dalam surat resmi kepada negara-negara anggota yang dilihat Anadolu pada Jumat (30/1/2026).

Dalam surat tersebut, Antonio Guterres menekankan “keseriusan” situasi keuangan PBB dan menyebut kondisi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia menyoroti keputusan sejumlah negara yang tidak menghormati kewajiban iuran wajib sebagai sumber utama tekanan anggaran reguler yang telah disetujui.

"Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi," katanya, seraya menyebutnya sebagai hal yang "tidak dapat dipertahankan." Guterres menjabarkan dua pilihan yang disebutnya “menantang” bagi negara anggota.

"Negara-negara anggota harus setuju untuk merombak aturan keuangan kita - menerima prospek nyata keruntuhan keuangan Organisasi kita," katanya.

"Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada," tegasnya.

Ia menilai manajemen likuiditas PBB dalam kondisi sekarang tidak lagi layak diterapkan.

"Berdasarkan aturan keuangan saat ini, semakin banyak kita menabung, semakin besar hukuman yang kita terima."

"Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan," kata Guterres, seraya memperingatkan bahwa "situasi akan semakin buruk dalam waktu dekat."

Sekjen PBB itu juga mengungkapkan PBB mengakhiri 2025 dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tanpa peningkatan radikal dalam pengumpulan dana, PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang disetujui pada Desember," dia memperingatkan.

"Lebih buruk lagi, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler dapat habis pada Juli," katanya, seraya menambahkan bahwa PBB telah mengurangi operasi penjaga perdamaian periode 2025–2026 sebesar 15 persen.

Mendesak upaya bersama negara-negara anggota untuk membalikkan kondisi tersebut, Guterres menegaskan hanya ada dua jalan keluar.

"Entah semua Negara Anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu atau Negara-negara Anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi."

Krisis Keuangan

Menanggapi surat tersebut dalam konferensi pers, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq menekankan bahwa poin utama pesan itu adalah menggarisbawahi keseriusan krisis keuangan PBB yang sedang berlangsung.

"Sekretaris Jenderal, seperti yang Anda ketahui, telah berulang kali menjelaskan masalah baik pembayaran iuran yang belum dibayarkan oleh Negara Anggota maupun masalah terkait PBB yang terpaksa membayar kembali Negara Anggota untuk uang anggaran yang tidak dibelanjakannya," katanya, seraya mencatat "arah yang tak dapat dipertahankan."

Haq menegaskan bahwa PBB kini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. Mengutip tunggakan sebesar 1,56 miliar dolar AS, ia memperingatkan organisasi tersebut berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional.

Menurutnya, PBB tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk mempertahankan fungsi operasional seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran, Haq mengatakan, "Negara-negara Anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan untuk mengambil tindakan yang tepat," sembari menegaskan bahwa krisis keuangan PBB membutuhkan respons konkret agar pelaksanaan program global tetap berjalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara