Advertisement
TKN Sebut Prabowo Bajak Kebijakan Jokowi. Soal Apa?
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Mukhamad Misbakhun - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Mukhamad Misbakhun, menyindir kubu Prabowo-Sandiaga yang seakan membajak gagasan Joko Widodo soal pemisahan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Perpajakan.
Menurut Misbakhun, dia kini bersyukur karena sejak awal mengampanyekan ide Presiden Jokowi di Nawacita pertama soal Badan Penerimaan Pajak (BPP).
Advertisement
"Ide tersebut sudah dibajak di tengah jalan oleh pasangan 02 pada proses kontestasi Pilpres 2019 saat ini," kata Misbakhun melalui keterangan resminya pada Sabtu (6/4/2019).
Padahal, mantan pegawai Ditjen Pajak itu menyebut bahwa ide Jokowi soal pemisahan dua lembaga sudah diusulkan dan masuk ke dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) yang diajukan ke DPR RI pada 2016.
BACA JUGA
"Saat itu menteri keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kalau sampai saat RUU KUP ini belum selesai dibahas di Panja Komisi XI DPR RI itu memang proses politik yang belum selesai," kata Misbakhun, yang juga Anggota Komisi Keuangan DPR RI itu.
Berbeda dengan Prabowo-Sandiaga yang baru menyuarakannya sekarang, Misbakhun menegaskan Jokowi justru sudah punya komitmen untuk mewujudkan janji politik saat kampanye Pilpres 2014.
Masalah belum terwujud, Misbakhun mengatakan bahwa semuanya hanya masalah waktu sebab pembentukan undang-undang haruslah melibatkan pemerintah dan DPR RI. “Nah, kalau bicara DPR RI, harus melibatkan semua fraksi pemilik kursi di Senayan.”
"Untuk itu, menjadi tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewujudkan janji politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2014 karena memang tugas menteri merealisasikan visi misi presiden," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sabtu Berdarah di Balochistan Pakistan, 33 Orang Tewas Oleh Separatis
Iran Pamer Basis Rudal Bawah Laut di Selat Hormuz
Prabowo Instruksikan Reformasi Pasar Modal Berjalan di Masa Transisi
Putusan MK Perkuat KKI dan Kolegium, Kemenkes Beri Dukungan Penuh
Advertisement
Serangan Udara Israel Tewaskan 31 Orang di Gaza Jelang Rafah Dibuka
Lonjakan WNI di Kamboja, KBRI Phnom Penh Percepat Pemulangan
3.248 Huntara Rampung, Satgas Pacu Rehabilitasi Aceh Jelang Ramadhan
Pemerintah Dorong Reformasi Royalti Digital, Menkum Soroti Peran LMKN
KPK Selidiki Dugaan Perusakan Bukti Kasus Kuota Haji 2024
Advertisement
Pemerintah Tegaskan Perang terhadap Saham Gorengan di Pasar Modal
Hari Kedelapan Pencarian, Korban Longsor Bandung Barat Bertambah 10
AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran, Komandan IRGC Ikut Disasar
Tiket Kereta Lebaran 2026 Mulai Dibuka, KAI Ingatkan Antisipasi Lonjak
Rusia Kecam Tarif AS ke Kuba, Disebut Upaya Pencekikan Ekonomi
Advertisement
Diskusi Terbatas, Ahmad Bahar Ungkap Gagasan di Buku Terbarunya
Berita Pilihan
Advertisement
Ganti Rugi Tanah JJLS Garongan-Congot Ditargetkan Tuntas 2027-2028
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Banjir Pantura Subang Sepekan Tak Surut, Warga di Kolong Jembatan
- Investasi di Piyungan Bantul Tak Seimbang, Ini Penjelasannya
- LP Maarif NU Gelar Porsemanu 2026 Sleman Libatkan 2.300 Siswa
- Longsor Bandung Barat, 64 Kantong Jenazah Dievakuasi
- Park Shin-hye Tumbang saat Syuting The Manager
- Play-off Liga Champions Dimulai Februari, Ini Daftar Duelnya
- Nama Jokowi Dikaitkan Kasus Haji, Ini Responsnya
Advertisement
Advertisement
