Pengemudi Mobil Berpelat TNI dalam Kampanye Prabowo-Sandi Diungkap Bawaslu

Prabowo Subianto - Antara/Akbar Nugroho Gumay
22 Maret 2019 20:07 WIB Jaffry Prabu Prakoso News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut pengemudi mobil berpelat TNI yang ikut dalam kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah purnawirawan.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanah Sereal yang melihat kejadian di Bogor langsung menegur purnawirawan TNI tersebut.

“Kemudian diganti dengan pelat biasa sehingga kemudian kami masukkan pada laporan pengawasan. Nanti kita tindak lanjut bagaimana penindakannya,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, (22/3/2019).

Sementara itu Mabes TNI membantah menggunakan kendaraan dinas Mitsubishi Pajero untuk kegiatan kampanye Prabowo-Sandi yang beberapa waktu lalu viral di media sosial.

Danpom TNI, Mayor Jenderal TNI Dedi Iswanto, mengungkapkan kendaraan dinas dengan plat nomor kendaraan 3005-00 itu, seharusnya terpasang di kendaraan Mitsubishi Lancer yang kini masih berada di Mabes TNI.

Dia memastikan TNI akan menyelidiki siapa yang menggandakan plat nomor dinas TNI tersebut dan dipasang ke mobil Mitsubishi Pajero seperti yang terekam di sebuah video yang viral di media sosial.

“Pelat kendaraan dinas itu memang benar ada di kendaraan dinas TNI dan tergister di TNI. Namun peruntukannya bukan untuk mobil yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, tetapi untuk mobil dinas dengan merek Lancer,” jelasnya. 

Dedi menjelaskan Denpom  TNI akan menyelidiki ada atau tidaknya keterlibatan oknum TNI yang terlibat menggandakan pelat nomor tersebut. Dia mengaku akan memberikan sanksi berat jika ditemukan ada oknum anggota TNI yang terlibat di dalam Pilpres 2019.

"Tentu ada sanksi tegas yang akan diberikan jika ada anggota yang terlibat. Kami masih mendalami kasus itu," katanya.

Akan tetapi apabila penyalahguna plat dinas TNI tersebut merupakan masyarakat sipil, maka TNI akan meneruskan kasus tersebut ke Kepolisian untuk diproses hukum dan dicari unsur pidananya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia