Energi Terbarukan Sulit Dikembangkan di DIY, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JOGJA—Energi terbarukan sulit dikembangkan dalam skala besar di DIY. Kultur masyarakat dan biaya produksi menjadi penghalang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan energi terbarukan masih kurang familiar bagi khalayak sehingga tidak menjadi pilihan utama meski sudah tersedia. Menurut Tavip, ide pengembangan energi terbarukan yang masuk ke Pemda DIY sebenarnya banyak.

“Kami harus menyeleksi karena di level masyarakat ide itu tidak bisa diterima. Kultur masyarakat yang tidak terbiasa. Mungkin dilihat dari sisi ekonomi kadang bisa diterapkan, tetapi tidak ngirit menurut masyarakat,” kata Tavip, Jumat (26/10).

Sejumlah desain energi terbarukan yang saat ini masih dalam kajian antara lain energi bayu. Desain penampang kincir angin masih dipelajari agar pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) mendapatkan daya yang besar. Kemudian energi surya dengan beberapa model seperti lampu lipat yang cukup hanya diletakkan menghadap ke Matahari. Ada model seperti aki yang dayanya tidak perlu disetrum listrik, tetapi cukup diarahkan menghadap Surya.

Energi terbarukan, menurut Tavip, masih mahal apabila diterapkan secara komunal.

“Karena topografi rumah penduduk yang jauh-jauh,” kata dia.

Tavip mengatakan Pemda DIY sedang dicari model energi terbarukan yang murah dan bisa dinikmati banyak orang.

Gambaran kesulitan mengembangkan energi terbarukan adalah pada lampu lalu lintas.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DIY Anna Rina mengakui tidak mudah mengubah semua lampu bangjo dengan energi tenaga surya. Alasannya, banyak titik lampu yang terhalang oleh pohon maupun bangunan tinggi sehingga tidak maksimal menyerap sinar Matahari.

“Jadi belum semuanya [lampu pengatur lalu lintas] pakai tenaga Surya masih ada yang listrik [dari PLN],” kata dia.

Lampu yang sebagian besar menggunakan tenaga Matahari berada di sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). DIY mulai menggunakan tenaga Surya sejak 2014. Awalnya, pembuatan panel memang butuh anggaran besar antara Rp33 juta hingga Rp35 juta per titik. Namun, dalam jangka panjang energi Matahari lebih bisa menghemat biaya karena baterai dalam satu panel cukup diganti dua tahun sekali.

“Kelebihan lain, tenaga Surya tidak membutuhkan kabel, sehingga kalau ada perbaikan jalan, bangjo tinggal digeser,” kata dia.

Pada 2018 ini Dinas Perhubungan DIY berencana menambah 30 titik lampu pengatur lalu lintas yang menggunakan tenaga Matahari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Jogja Agus Tri Haryono mengatakan energi terbarukan tak cocok dipakai untuk lampu di jalan umum.

“Misalnya saja menggunakan teknologi panel surya. Kondisi kota yang penuh dengan kendaraan menyebabkan panel surya akan cepat tertutup oleh debu yang dikeluarkan oleh asap knalpot kendaraan,” kata dia.

Akibatnya, biaya perawatan akan banyak tersedot untuk membersihkan debu-debu tersebut agar panel surya dapat bekerja secara optimal dalam mengonversi energi cahaya menjadi energi listrik.

Dalam skala kecil, energi terbarukan sebenarnya bisa dikembangkan. Pedagang Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping, Sleman, memanfaatkan sampah buah menjadi energi listrik untuk menerangi pasar di kala listrik dari PLN padam.

Salah seorang pedagang di Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping, Tamin mengatakan sejak 2011, pedagang dibantu oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) memanfaatkan sampah buah menjadi listrik. “Sementara hanya dipakai kalau ada pemadaman. Di pinggir ruko-ruko juga sudah memakai listrik dari sampah,” ucap dia.

Menurut dia, sampah yang bisa dimanfaatkan hanya beberapa. Sampah dari pedagang akan diangkut ke biogas plant yang ada di belakang pasar. Hasil konversi listrik bisa mencapai 550 Kwh per hari.

“Melon dan semangka bagus untuk energi listrik karena tidak mengandung minyak. Kalau jeruk kurang bagus,” ujar Tamin.

Belum Maksimal

Potensi besar energi terbarukan berada di Bantul. Namun, potensi itu tak digarap maksimal.

“Kewenangan energi sekarang adanya di provinsi [Pemda DIY], jadi yang mengurusi energi sudah tidak ada di instansi kami,” kata Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Bantul, Ari Widiantara, di kantornya, Jumat lalu.

Mantan Kepala Seksi Energi yang kini menjabat Kepala Seksi Perumahan PUKP Bantul, Jimmy Simbolan, menyatakan sempat mengurusi berbagai proyek energi terbarukan di Bantul.

Menurut Jimmy potensi energi di Bantul banyak, mulai dari air, sampah, Matahari, sayuran, ombak, hingga angin. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan.

Sumber energi listrik tenaga hibrida yang masih bertahan di Bantul saat ini ada di Poncosari, Srandakan. Energi yang memanfaatkan angin laut dan Matahari itu dibangun oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada 2010 lalu. Sumber energi tersebut dapat menghasilkan 113 kwh dan menyuplai listrik untuk sekitar 60 warung sekitar Pantai Baru, Pandansimo.

Program serupa juga tengah dibangun Pemerintah Pusat di Pantai Goa Cemara. Namun proyek yang dibangun sejak tiga tahun lalu itu belum difungsikan karena peralatan belum lengkap.

Menurut Jimmy memang butuh biaya besar untuk mengembangkan sumber energi terbarukan. “Saya  sudah melakukan studi potensi EBT [energi baru dan terbarukan] di Bantul semua ada tapi butuh biaya banyak,” kata dia.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo masih berupaya mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohido (PLTMH). Perusahaan swasta turut digandeng dalam proyek ini.

PLTMH akan menggunakan air dari selokan primer irigasi dan dipusatkan di saluran irigasi Kalibawang di Dusun Kedungrong, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh serta Dusun Jurang, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang.

Kedua daerah tersebut dipilih lantaran menjadi wilayah yang dilewati saluran irigasi Kalibawang yang memanfaatkan limpahan air dari Sungai Progo. Saluran yang tidak pernah kering ini cocok dijadikan sumber energi lantaran salah satu ruas selokan berada pada ketinggian, sehingga mirip air terjun.

Selain di dua wilayah tersebut, potensi pembangunan PLTMH di Kulonprogo juga berada di empat titik potensial di Kalibawang, dan di Saluran Kamal.

Pemkab Kulonprogo bekerja sama dengan PT Energi Puritama Masyuri.

“Di Kalibawang kami mendorong pihak swasta mengembangkan program itu, tapi yang pasti Pemkab Kulonprogo juga ikut mendukung,” ujar Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, Minggu (28/10).

Upaya ini terus dilakukan lantaran hingga hari ini PLTMH belum berfungsi optimal. Pemkab lanjut Hasto baru membebaskan lahan dan membangun infrastruktur.

“Harapan saya, pada 2019 bersamaan dengan program PDAM menaikkan air Kalibawang ke Samigaluh, siapa tahu energinya bisa dimanfaatkan untuk program itu juga,” ujar Hasto.

Listrik yang akan dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air tersebut mencapai 600 kilowatt. Adapun pembangunan dilakukan di lahan seluas 2.000 meter persegi dengan total investasi mencapai lebih dari Rp10 miliar.

DIY bakal membutuhkan banyak daya listrik setelah New Yogyakarta International Airport [NYIA] beroperasi.

“April 2019 kurang lebih kebutuhan listrik di bandara baru pada soft launching nanti sekitar 8,6 megawatt. Akan tetapi, nanti skemanya akan ada penambahan daya hingga 2026 sampai 15 megawatt,” ujar Manajer Area PT PLN (Persero) Area Jogja Eric Rossi Priyo Nugroho, Sabtu (27/10).

Eric mengatakan pasokan listrik DIY sudah berada dalam sistem yang baik. Bahkan ekosistem interkoneksi untuk pendistribusian listrik Jawa-Bali telah terhubung tanpa hambatan.

“Kebutuhan listrik di DIY masih mencukupi. Beban puncak pada malam saja kurang lebih sekitar 500 megawatt. Kami masih memiliki kemampuan sekitar 800-860 megawatt, sehingga masih sangat cukup,” kata Eric.

PLN telah merencanakan pembangunan gardu induk di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, untuk menyokong Kawasan Industri Sentolo. Permohonan daya yang disampaikan mencapai 70 megawatt, tetapi PLN akan membangun dengan daya 90 megawatt.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News