KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik dari Rumah Gubernur Aceh

Harianjogja.com, BANDA ACEH-Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dinas Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf dan menyita sejumlah dokumen serta bukti elektronik yang terkait dengan Dana Otonomi Khusus Aceh 2018.

"Sejumlah bukti yang didapatkan semakin memperkuat dugaan korupsi yang terjadi terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, Sabtu (7/7/2018).

Penggeledahan dilakukan sejak Sabtu (7/7) pagi di rumah tersangka dugaan gratifikasi, yaitu Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T. Saiful Bahri.

Irwandi Yusuf dan tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Juli 2018. KPK juga telah mengamankan uang sekitar Rp500 sebagai bukti gratifikasi.

KPK menyampaikan terima kasih kepada masyarakat setempat yang turut membantu kelancaran penyidikan. Febri menekankan kegiatan yang dilakukan KPK semata-mata bentuk proses penegakan hukum karena penyidikan dan penahanan dilakukan dengan dasar kekuatan bukti.

"Salah satu tujuan kenapa pemberantasan korupsi dilakukan agar hak masyarakat untuk menikmati anggaran keuangan negara atau daerah tidak dirugikan karena diambil oleh oknum pejabat tertentu," ujarnya.

Selain itu, KPK juga melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhadap empat orang terhitung Jumat (6/7) untuk memudahkan pemeriksaan saat dibutuhkan. Pelarangan ke luar negeri dilakukan terhadap Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis Indonesia