Prabowo Luncurkan Bansos Digital 10 November, Bidik 100 Juta Warga

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan 100 juta warga terdaftar dalam sistem bantuan sosial (bansos) digital saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan layanan berbasis Government Technology (GovTech) pada 10 November 2026. Sistem yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengatakan, dirinya telah mengusulkan tanggal 10 November sebagai waktu peluncuran perdana sistem bansos digital secara nasional kepada Prabowo. Target tersebut diharapkan tercapai dalam dua pekan ke depan.

Hingga Selasa (27/10/2026), sebanyak 60 juta warga telah teridentifikasi layak terdaftar sebagai penerima bansos melalui sistem digital GovTech.

"Kami harap nanti waktu roll-out oleh Presiden 10 November, itu sudah lebih 100 juta orang. Kami harap akhir tahun ini, itu sudah seluruh penduduk Indonesia yang qualified untuk menerima bansos sudah akan terdaftar," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantor DEN, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

GovTech Diharapkan Pangkas Salah Sasaran

Luhut menjelaskan penerapan GovTech ditujukan untuk mendorong keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Melalui sistem ini, pemerintah berharap bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Teknologi AI dalam sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi calon penerima secara lebih akurat. Dengan demikian, bantuan berupa barang maupun uang tunai tidak salah disalurkan kepada masyarakat yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria atau sudah mampu.

Luhut, yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, menilai transformasi digital tidak seharusnya berhenti pada mekanisme penyaluran bansos.

Pemerintah juga diharapkan dapat mengubah bentuk bantuan dan subsidi yang selama ini dibiayai melalui APBN. Salah satu gagasan yang disampaikan Luhut adalah mengalihkan subsidi yang diberikan kepada produk menjadi bantuan langsung kepada individu.

"Tergantung pemerintahannya, sebab kami juga ingin pada ujungnya nanti tidak ada lagi subsidi kepada product, tetapi subsidi itu kepada langsung kepada manusia, cash transfer kepada individu," katanya.

Target Pendaftaran hingga Akhir 2026

Selain mengejar target 100 juta warga saat peluncuran pada 10 November, pemerintah berharap seluruh penduduk yang memenuhi syarat menerima bansos dapat terdaftar dalam sistem tersebut pada akhir 2026.

Target ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem bantuan sosial yang lebih terarah, dengan data penerima yang terintegrasi secara digital. Cakupan pendaftaran yang lebih luas diharapkan membantu pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak.

Meski demikian, target pendaftaran penerima dan transformasi skema subsidi tersebut masih merupakan sasaran serta harapan yang disampaikan Luhut. Pelaksanaan lebih lanjut akan bergantung pada kebijakan pemerintah.

Jika gagasan subsidi langsung kepada individu diterapkan, perubahan tersebut berpotensi menggeser pendekatan bantuan pemerintah dari subsidi berbasis produk menuju transfer tunai kepada penerima yang memenuhi kriteria. Luhut menyampaikan harapan itu sebagai arah transformasi kebijakan bantuan dan subsidi pemerintah ke depan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com