Imigrasi Deportasi Buronan Tiongkok Terkait Kasus Pencucian Uang

Harianjogja.com, JAKARTA—Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mendeportasi warga negara Tiongkok berinisial SS yang masuk daftar buronan Interpol terkait dugaan tindak pidana pencucian uang di negara asalnya. Setelah menjalani proses administrasi keimigrasian di Indonesia, SS diserahterimakan kepada pihak kepolisian Tiongkok.

SS tercatat dalam red notice Interpol dan daftar pencarian orang (DPO) Pemerintah Tiongkok. Penanganan terhadap warga negara asing tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk mendukung proses penegakan hukum di negara asalnya.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, penindakan tersebut merupakan bagian dari koordinasi antarinstansi dalam menangani buronan internasional yang berada di wilayah Indonesia.

"Ketika terdapat informasi mengenai buronan internasional yang berada di wilayah Indonesia, Imigrasi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Berawal dari Permintaan Red Notice Interpol

Hendarsam menjelaskan, berdasarkan permohonan red notice Interpol dari Pemerintah Tiongkok, SS diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau money laundering.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Divhubinter Polri dan jajaran Imigrasi di Bali. Petugas melakukan pendampingan penjemputan serta serah terima SS pada Minggu (25/10/2026).

Setelah proses tersebut, SS dibawa ke Jakarta untuk menjalani tahapan lebih lanjut. Selama berada di Jakarta, SS ditempatkan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penempatan di ruang detensi dilakukan selama petugas menyiapkan proses administrasi yang diperlukan untuk pendeportasian. Tahapan tersebut berlanjut setelah dokumen perjalanan SS diterima dari Kedutaan Besar Tiongkok.

SS Diserahkan kepada Kepolisian Tiongkok

Setelah dokumen perjalanan diterima, petugas Imigrasi menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan deportasi. Dalam keterangan Ditjen Imigrasi, pendeportasian SS disebut dilaksanakan pada Senin (25/10).

Selanjutnya, SS diserahterimakan kepada pihak kepolisian Tiongkok untuk proses hukum di negara asalnya.

Hendarsam menyampaikan, penanganan SS mencerminkan keterlibatan Imigrasi dalam mendukung kerja sama penegakan hukum lintas negara. Menurut dia, pengawasan keimigrasian juga mencakup penanganan orang yang menjadi buronan internasional dan berada di wilayah Indonesia.

"Pergerakan orang lintas negara tidak hanya berkaitan dengan pelayanan keimigrasian, tetapi juga memiliki dimensi pengawasan dan penegakan hukum," ujarnya.

Kasus ini memperlihatkan koordinasi antara Imigrasi dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti permintaan terkait buronan internasional. Adapun dugaan pencucian uang yang dikaitkan dengan SS merupakan perkara yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Tiongkok.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara