Kasus Penyadapan Presiden, LPSK Terima Permohonan Perlindungan dari 8 Saksi

Harianjogja.com, JAKARTA—Jumlah pemohon perlindungan saksi dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya bertambah menjadi delapan orang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan telah menerima dua permohonan tambahan dari sebelumnya enam pemohon.

Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, membenarkan adanya penambahan tersebut saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Intinya sudah ada penambahan dua dari enam [yang terakhir], sudah, itu aja," ujar Wawan.

Dengan demikian, total terdapat delapan orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK terkait perkara penyadapan tersebut.

LPSK Masih Telaah Kelayakan Pemohon

Meski jumlah pemohon telah bertambah, Wawan menegaskan LPSK belum memutuskan apakah seluruh atau sebagian dari delapan orang tersebut akan mendapatkan perlindungan.

Saat ini, setiap permohonan masih dalam proses penelaahan. LPSK perlu memeriksa terlebih dahulu kelayakan para pemohon untuk memperoleh perlindungan saksi.

Wawan menjelaskan dua permohonan tambahan itu disampaikan kepada LPSK pada Jumat (6/11/2026).

Ia juga menyebut salah satu dari delapan pemohon berkaitan dengan pengajuan justice collaborator (JC).

"Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC, gitu ya," pungkasnya.

Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Dalam perkara ini, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai satu dari empat tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya.

Tiga tersangka lainnya yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal pada periode 2025-2026. Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa kepentingan penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka disebut kedapatan menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Atas dugaan perbuatannya, mereka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Selain itu, terdapat penerapan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara selama enam tahun.

Bareskrim Dalami Dugaan Makar

Di luar dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri juga masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pendalaman dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk dan diketuai Kabareskrim Polri, Asep Safrudin.

"Telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman," ujar Isir di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).

Isir menekankan dugaan makar yang dikaitkan dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya tidak dapat langsung disimpulkan. Kepolisian masih perlu memproses setiap temuan serta alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

Ia juga menyatakan informasi mengenai perkembangan perkara akan disampaikan secara transparan kepada publik.

"Saya tahu kawan-kawan pengin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses," katanya.

Dengan bertambahnya jumlah pemohon perlindungan menjadi delapan orang, LPSK masih harus menyelesaikan penelaahan sebelum menentukan kelayakan pemberian perlindungan. Sementara itu, penyidik Bareskrim terus mendalami dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan tindak pidana lain dalam perkara tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com